Advertorial
Komisi II DPRD Samarinda Pantau Kinerja Bapenda, Soroti Penerimaan PBG yang Lampaui Target
Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Samarinda kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama salah satu mitra kerjanya pada Rabu (28/5/2025).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menjelaskan bahwa rapat yang digelar siang itu berfokus pada pencapaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam 5 bulan terakhir.
“Ini kan sudah mau masuk satu semester, kita melihat berapa sih pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, dari pajak maupun retribusi yang tercatat di Bapenda,” ucapnya saat ditemui awak media.
Iswandi menilai, pertemuan tersebut penting sebab hasil laporan yang dikemukakan Bapenda Samarinda akan digunakan sebagai bahan evaluasi menentukan solusi. Termasuk upaya pengoptimalan dalam meningkatkan realisasi PAD Kota Samarinda dalam tujuh bulan ke depan.
“Dari target 100 persen ini sudah sudah tercapai berapa persen? Kira-kira apa masalahnya untuk kemudian kita carikan solusinya.”
Adapun dalam pertemuan tersebut Bapenda Samarinda melaporkan bahwa capaian realisasi PAD dalam lima bulan terakhir bervariasi. Penerimaan daerah yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) misalnya capaiannya berada pada angka 100 persen.
“Untuk penerimaan retribusi dari PBG itu sudah melampaui target, nilainya di atas 100 persen,” sorot Iswandi.
Selain itu, berdasarkan data yang pihaknya peroleh, Iswandi menyebut Komisi II juga akan turut memetakan solusi-solusi pendukung yang dapat dilakukan dalam batas tupoksi sebagai wakil rakyat.
“Misalkan masalahnya A, B, C, D. Oh, kira-kira apa yang bisa di-support oleh DPR, oleh tupoksi kita.”
Beberapa kendala penerimaan PAD oleh Bapenda yang turut disoroti salah satunya adalah sistem digitalisasi. Iswandi menjelaskan apabila kendala digitalisasi berada pada alat yang belum memadai, maka pihaknya akan mempertimbangkan akan menindaklanjuti lewat penganggaran pengadaan.
"Termasuk tadi mengenai retribusi-retribusi yang sifatnya digital. Apa kendalanya? Misalkan pengadaan alat atau apanya. Kalau memang yang diperlukan itu, ya kita anggarkan,” pungkas Iswandi.
[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Karhutla Berulang di Kalimantan, Koalisi PWYP Tagih Akuntabilitas Pemerintah dan Pemegang Izin
- Disnaker Tolak Pencatatan SPK Unmul, Serikat Pekerja Siapkan Sanggahan Ketiga hingga Rencana Hukum Lanjutan
- Boyong 58 Peserta ke Toraja Utara, PKBGT Klasis Kaltimteng Targetkan Hasil Terbaik di Prawira PKBGT 2026
- Dorong Hilirisasi dan Energi, MIF 2026 Gaet Potensi Investasi Rp 32,7 Triliun di Kaltim
- Toyota Luncurkan Kijang Innova Zenix Berteknologi T Intouch di Samarinda








