Kaltimtoday.co, Samarinda - Demi membahas perihal mandeknya pengembangan dan penyempurnaan fasilitas di Bandara APT Pranoto Samarinda, Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto.

RDP digelar pada Senin (15/2/2021) silam di gedung E lantai 1, kompleks DPRD Kaltim. Perwakilan dari Komisi III, Syafruddin menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak menepati komitmennya terkait pengembangan fasilitas dan utilitas di Bandara APT Pranoto. Alhasil, pengembangan bandara tersebut tak berjalan maksimal.

"Sejak 2018, kita menyerahkan aset bandara ke Kemenhub, dengan catatan untuk menuntaskan sisa-sisa pembangunan. Misalnya seperti pencahayaan, pemagaran, atau taxiway," bebernya kepada awak media.

Namun ternyata, masih ada sisa pembangunan yang belum diselesaikan Kemenhub. Politisi dari Fraksi PKB itu menyebutkan bakal ada hasil evaluasi dari pertemuan itu. Yakni demi menentukan apakah Komisi III perlu membentuk tim khusus yang akan memberikan koreksi menyeluruh dari hasil evaluasi itu.

Seandainya disepakati untuk membentuk tim evaluasi, hasil dari kerja tim itu akan jadi penentu apakah Bandara APT Pranoto tetap dikelola Kemenhub atau beralih ke PT Angkasa Pura.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pria yang akrab disapa Udin itu turut menjelaskan bahwa bandara besar yang berada di seluruh Indonesia, pengelolaannya didominasi oleh Angkasa Pura. Maka hal tersebut perlu jadi catatan bersama.

Udin menambahkan, pengembangan bandara turut menggunakan anggaran dari APBD Kaltim sebanyak Rp 2,5 triliun. Namun sampai saat ini, fasilitasnya belum lengkap. Meski tak dapat dimungkiri, proses pengerjaan pengembangan bandara tetap ada. Namun Udin menilai, Kemenhub belum memenuhi komitmennya.

"Padahal kita semua tahu pembangunan APT Pranoto pembangunannya menggunakan APBD. Tidak murni APBN seperti di Jawa Barat dan DIY Yogyakarta. Artinya Kaltim dianaktirikan," tegas Udin.

Melalui pertemuan itu, UPBU APT Pranoto akan mendorong Kemenhub demi memaksimalkan aloaksi dana terkait pengembangan bandara. Walaupun, pemerintah membuat kebijakan agar ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Dalam hal ini, DPRD Kaltim turut mendorong agar komitmen pihak yang bersangkutan demi pengembangan bandara bisa dipenuhi secara profesional," lanjutnya.

Bicara soal rencana penambahan runway di Bandara APT Pranoto dalam rangka menyambut ibu kota negara (IKN) baru, disebutkan Udin akan ada penambahan runway sepanjang 2.500 meter. Agar kapasitas lalu-lintas pesawat udara bertambah. Sehingga tak pesawat Boeing saja, namun Airbus pun mampu mendarat di bandara tersebut.

[YMD |  RWT | ADV DPRD KALTIM]