Samarinda
Komisi III DPRD Samarinda Segera Tinjau Penyebab Banjir yang Diduga dari Aktivitas Tambang

Kaltimtoday.co, Samarinda - Jajaran Komisi III DPRD Samarinda akan segera memanggil sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk dimintai keterangan terkait penyebab banjir yang terjadi akhir-akhir ini.
Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal untuk melakukan pemanggilan OPD terkait.
"Rencananya, Kamis (9/9/2021) ini kami panggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, DLH Kaltim, PUPR dan Dinas Pertambangan Kaltim," ungkap Novan di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (7/9/2021).
Pemanggilan sejumlah OPD tersebut, dikatakan Novan, guna melakukan inventarisir permasalahan di lapangan sehingga mengakibatkan banjir yang tidak kunjung selesai.
"Mereka (OPD, red) yang tahu apa saja pembangunan yang sedang dilakukan, begitu pun aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya banjir," ujarnya.
Setelah melakukan hearing dengan OPD terkait, kata Novan, jajaran komisi III akan melakukan tinjauan ke lapangan.
"Jadi, pada rapat itu kami inventarisir apa saja penyebab banjir, lalu kami turun cek faktanya di lapangan. Sekiranya ada temuan akan kami tindak," tegas Novan.
Jika ada temuan setelah hasil tinjauan lapangan, kata Novan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
"Nanti wali kota yang mengeksekusi berdasar rekomendasi kami itu," sebut Novan.
Sementara dugaan yang beredar, faktor utama terjadinya banjir adalah maraknya aktivitas tambang ilegal, namun Novan mengakui pihaknya akan melihat secara langsung di lapangan terutama kawasan Kecamatan Samarinda Utara.
"Nanti kami cek faktanya di lapangan. Kalau ada pelanggaran, maka pihak penegak hukum yang melakukan penindakan," tutup Novan.
[SDH | RWT | ADV]
Related Posts
- DPRD Samarinda Desak Dinas PUPR Segera Investigasi Retakan Fly Over Air Hitam
- KPK Bongkar Kasus Suap IUP Kaltim, Pengamat Soroti Lemahnya Pengawasan dan Transparansi Pemerintah
- KPK Tetapkan Putri Mantan Gubernur Kaltim sebagai Tersangka Suap IUP Tambang
- Pemprov Kaltim Usulkan Kenaikan Kontribusi CSR Tambang Jadi Rp10.000 per Ton Batu Bara
- Soal Portal Pembatas di Jembatan Mahkota II, DPRD Samarinda Minta Pemkot Kaji Ulang Kebijakan