Kaltimtoday.co - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, membeberkan alasan di balik belum dideklarasikannya dukungan partainya kepada calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

Saat diwawancarai sebelum "Kampanye Nasional Partai Buruh" di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/2), Said mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh hasil survei internal yang menunjukkan kemungkinan pemilu berlangsung dalam dua putaran.

Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya kontrak politik sebagai basis dukungan Partai Buruh.

"Kami mencari pasangan capres-cawapres yang bersedia membuat kontrak politik tertulis untuk mencabut omnibus law, bukan sekedar retorika," ujar Said.

Menurutnya, belum ada satupun pasangan capres-cawapres yang berani menandatangani kontrak politik atau mendukung tuntutan Partai Buruh secara eksplisit.

Said juga menyoroti ketiadaan dukungan dari kandidat presiden terhadap agenda Partai Buruh, termasuk kenaikan upah sebesar 15% dan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh partainya.

"Tidak ada satupun capres yang mendukung perjuangan kami, bahkan saat jutaan orang kami turunkan untuk memblokade jalan pada 30 November," tambahnya.

Menghadapi situasi ini, Partai Buruh memutuskan untuk memfokuskan strateginya pada pencalonan anggota legislatif, dengan harapan memperkuat posisi di parlemen.

"Dengan elektabilitas kami yang sebesar 4,778%, kami berfokus untuk memenangkan kursi di DPR," kata Said.

Sebagai informasi, Pemilu 2024 akan diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal, dengan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan nomor urut 3.

[TOS]