Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru lepas di sekolah negeri yang sebagian di antaranya menerima honor di bawah Rp1 juta per bulan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi melalui penerapan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Langsung Penempatan (PGLP).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian pemerintah daerah seiring dengan upaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.

"Jangan sampai masih ada guru yang menerima pendapatan di bawah satu juta rupiah per bulan. Kondisi seperti ini tentu perlu menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Menurut Novan, saat ini masih banyak guru lepas yang menggantungkan penghasilan dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Nilai honor yang diterima dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang mereka emban.

Oleh sebab itu, Komisi IV mendorong Pemkot Samarinda mengoptimalkan skema PGLP sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kepastian status sekaligus kesejahteraan guru lepas. 

Selain berdampak pada kesejahteraan guru, skema tersebut juga diharapkan mampu menjawab kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Berdasarkan data yang dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Samarinda masih membutuhkan sekitar 500 guru untuk memenuhi kebutuhan di jenjang SD dan SMP.

"Kami sepakat mengusulkan skema PGLP untuk mengatasi kekurangan guru. Saat ini masih banyak guru lepas yang hanya dibayar melalui dana BOSDA maupun BOSNAS," katanya.

Novan menambahkan, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.

Ia berharap langkah tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap, tetapi juga memberikan penghargaan yang lebih layak kepada guru-guru yang selama ini tetap mengajar meski dengan keterbatasan kesejahteraan.  

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]