Kaltimtoday.co, Samarinda - Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 cukup membatasi dan menyulitkan beberapa pihak. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang begitu mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah demi bisa melanjutkan hidup. Alhasil, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program jaring pengaman sosial.

Dikutip dari situs web kemensos.go.id, program tersebut diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum Covid-19 untuk meringankan beban selama pandemi berlangsung.

Berdasar kepada pengesahan APBD 2021 yang telah terlaksana pada Senin (14/12/2020) lalu, Pemprov Kaltim mengalokasikan dana sebanyak Rp 250 miliar melalui belanja tak terduga untuk penanganan Covid-19 pada 2021 mendatang.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Muhammad Yusuf menyebutkan bahwa Dinsos Kaltim berencana untuk kembali menggerakkan program jaring pengaman sosial pada 2021 nanti. Namun, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Urgensi dan kepentingan masyarakat tetap yang utama. Apalagi pandemi Covid-19 masih berlangsung dan program jaring pengaman sosial perlu diadakan lagi," ungkapnya saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (23/12/2020) lalu.

Sedangkan pada 2020 lalu, Pemprov Kaltim mengalokasikan dana sebanyak Rp 33 miliar untuk sektor jaring pengaman sosial yang dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Dari 10 kabupaten dan kota, hanya Berau yang tidak termasuk ke dalam daftar penerima. Disampaikan Yusuf, hal tersebut terjadi karena Pemkab Berau terlambat menyampaikan data ke Dinsos Kaltim.

Dari total realisasi ke 23.424 Kepala Keluarga (KK), disebutkan bahwa Balikpapan menjadi penerima Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) paling banyak di antara kabupaten dan kota lainnya. Jumlahnya mencapai 22.269 KK penerima.

Sedangkan penerima BSM paling sedikit ada di Bontang yakni dengan realisasi sebanyak 130 KK penerima saja. Dari realisasi sebanyak 23.424 KK itu, Dinsos Kaltim menghabiskan anggaran sebesar Rp 18,1 miliar dari alokasi anggaran Rp 33 miliar.

"Terdapat beberapa kendala dalam realisasi BSM. Seperti tidak sinkronnya data penerima dengan database. Kemudian ada data penerima yang masih di bawah umur dan penerima berstatus tahanan. Jadi tidak bisa menerima bantuan," pungkas Yusuf.

[YMD | RWT]