Kaltimtoday.co, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengapresiasi keputusan pelarangan mudik secara resmi khusus di tahun ini oleh Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Untuk itu, Irwan meminta Presiden Jokowi memonitor langsung implementasi kebijakan pelarangan mudik yang diumumkan Selasa (21/4/2020) tersebut yang akan dijalankan jajaran Kementerian terkait di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Irwan, kebijakan Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti sampai ke jajaran pemerintahan di tingkat bawah. Sehingga, ungkap Irwan, keputusan Presiden untuk melarang mudik tersebut dapat terimplementasi dengan baik dalam memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia . Demikian disampaikan Irwan dalam siaran persnya, Rabu (22/4/2020).

View this post on Instagram

Angka kasus Covid-19 di Kaltim terus bertambah. Hal ini memang harus diakui membuat masyarakat takut dan cemas. Sehingga memunculkan stigmatisasi di masyarakat. . Padahal stigmatisasi ini juga tak kalah berbahaya. Bahkan Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, "STIGMA LEBIH BERBAHAYA DARI VIRUS ITU SENDIRI. STIGMA ADALAH MUSUH YANG PALING BERBAHAYA". . Akibat merebaknya stigmatisasi di masyarakat, mereka yang memiliki gejala Covid-19 jadi enggan melapor. Mereka memilih berdiam diri. Bersembunyi. Mereka takut DIKUCILKAN masyarakat. Hal ini justru akan memperparah wabah Covid-19 karena mereka tidak diisolasi. . Mulai sekarang #SetopStigmaCorona! Jangan adalagi penolakan jenazah, persekusi, dan lainnya. Berikan dukungan moril untuk pasien Covid-19. Mereka yang tertular virus ini bukan aib. . Di tengah wabah ini, penting untuk memupuk rasa kemanusiaan, pemahaman yang baik, dan solidaritas antar warga. Bersama kita putus rantai pandemi. . #kaltim #samarinda #kaltimtoday #covid19

Baca Juga: Dorong Penguatan Literasi Statistik, Komisi X DPR RI Nilai Kukar Jadi Contoh Kesiapan Hadapi Sensus Ekonomi 2026

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Apr 16, 2020 at 11:56pm PDT

"Berdasarkan pengalaman, perintah Presiden ini harus dikontrol ke jajaran Kementerian terkait. Khususnya, dalam hal ini Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan Ad Interim. Saya berharap, kebijakan Presiden Jokowi soal larangan mudik dijalankan secara konsisten dan ditindaklanjuti jajaran pemerintahan di bawah guna memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Lebih lanjut Irwan menambahkan, implikasi dari pelarangan mudik tentu akan banyak. Maka, sambung Irwan, akses transportasi antara lain akses transportasi di darat, laut maupun udara harus benar-benar diawasi. "Kalau sudah pelarangan mudik, maka akses darat, laut dan udara di luar angkutan logistik dan yang dikecualikan lainnya ya harus ditutup dari Jakarta," pungkasnya.

[TOS]