Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan mengingatkan pemerintah kabupaten tetap terbuka dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar masyarakat juga bisa turut mengawasi.

"Selain agar sesuai aturan, keterbukaan ini penting agar masyarakat dan semua pihak bisa ikut mengawasi dan memberi masukan supaya semua yang dijalankan tepat sasaran, khususnya terkait bantuan sosial," kata Novel saat ditemui, Rabu (7/7/2021).

Menurut politisi Gerindra ini, semua sepakat bahwa penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas karena hingga kini pandemi virus mematikan itu masih terjadi dan mengancam keselamatan masyarakat.

Hanya, masyarakat berharap keterbukaan pemerintah daerah dalam program-program penanganan yang dijalankan, seperti terkait bantuan sosial bagi warga yang terdampak, penggunaan anggaran dan lainnya.

Keterbukaan itu penting agar masyarakat tidak berprasangka negatif, apalagi fakta di lapangan sempat terjadi permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial akibat tidak akuratnya data penerima bantuan.

Jika ada kendala, pemerintah daerah juga harus terbuka sehingga masyarakat tidak berpikiran negatif. Ini juga mencegah munculnya fitnah di masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

"Kalau terbuka, semua menjadi lebih bagus. Kami di DPRD juga akan lebih mudah untuk memberi masukan jika ada kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid-19. Itu saja sebenarnya tujuannya, tidak ada maksud lain," kata Novel.

Politisi yang juga seorang dokter ini menyampaikan, hingga saat ini laporan terperinci terkait milyaran rupiah penggunaan dana Covid-19 juga belum disampaikan kepada DPRD Kutim. Sehingga anggota dewan belum secara pasti mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh tim Satgas Covid-19.

Dirinya juga membenarkan akan adanya kenaikan kembali secara signifikan pasien Covid-19 di Kutim yang langsung menjadi atensi dari para wakil rakyat.

“Karena itulah kami mau memanggil tim satgas Covid-19, pastinya harus ada penjelasan yang realistis dan juga ada pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dilakukan,” paparnya.

Novel menambahkan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan keterbukaan tersebut. Tidak ada niatan DPRD maupun pihak lain untuk mencari-cari kesalahan. Justru, keterbukaan tersebut sebagai upaya agar semua pihak bisa ikut membantu jika ada kendala yang dihadapi.

Novel juga mengingatkan, jangan sampai ada siapapun yang menyelewengkan anggaran penanganan Covid-19, apalagi ini untuk urusan kemanusiaan ini harus dipergunakan sesuai dengan kenyataannya.

"Jika ada yang melanggar aturan maka sanksi secara hukum sudah jelas dan tegas," pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]