Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) memicu kekhawatiran akan terhambatnya program penurunan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan bergantungnya sejumlah daerah pada dukungan fiskal pusat, langkah ini dinilai dapat memperlambat upaya penanganan jika tidak disertai penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai pemerintah daerah harus lebih agresif membangun kemitraan dengan berbagai pihak di luar struktur pemerintahan. Ia menegaskan, strategi ini penting agar target percepatan penurunan stunting tetap tercapai meskipun daerah dihadapkan pada penyesuaian anggaran yang cukup signifikan.

Darlis menyoroti keberhasilan Pemkot Samarinda sebagai contoh penerapan kolaborasi efektif. Menurutnya, capaian positif dalam menekan angka stunting menunjukkan bahwa kerja pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, terutama saat alokasi dana berpotensi berkurang. Dukungan dari sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga figur yang memiliki kapasitas pendanaan dinilai sangat menentukan keberlangsungan program.

“Seperti kami bersama Pemkot Samarinda selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga. Insyaallah kami bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting hingga nol,” ujar Darlis saat ditemui di Samarinda.

Meski demikian, ia memastikan bahwa rencana pemangkasan TKD tidak akan mengendurkan komitmen daerah. Justru, katanya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk memastikan tidak ada kekosongan pembiayaan yang dapat menghambat pencapaian target.

“Intinya adalah kesiapan bersama. Dengan koordinasi yang lebih kuat, kita bisa mencegah hambatan dan memastikan upaya penurunan stunting tetap berkelanjutan,” tambah legislator asal Samarinda itu.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kaltim tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah. Tiga daerah tercatat memiliki angka stunting lebih rendah dibanding rata-rata provinsi: Kutai Kartanegara 14,2 persen, Samarinda 20,3 persen, dan Bontang 20,7 persen. Namun empat daerah lainnya masih berada di level mengkhawatirkan, yakni Penajam Paser Utara (32 persen), Kutai Barat (27,6 persen), Kutai Timur (26,9 persen), dan Balikpapan (24,7 persen).

Variasi tersebut menjadi sinyal bahwa Kaltim membutuhkan strategi penanganan stunting yang lebih adaptif, terutama ketika dukungan fiskal dari pusat berpotensi menurun. Pemerintah daerah pun didorong untuk memperluas kemitraan agar program tetap berjalan dan capaian penurunan stunting dapat dirasakan merata di seluruh wilayah.

[RWT | ADV]