Kaltimtoday.co - Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa dana penanggulangan bencana tetap tersedia meski realisasi anggarannya turun dari sebelumnya sekitar Rp 2 triliun menjadi Rp 491 miliar. Isu penurunan anggaran ini sempat menjadi sorotan publik, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan akibat banjir dan longsor di sejumlah provinsi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa besaran anggaran yang digunakan sepenuhnya mengikuti pengajuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penjelasan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Anggaran BNPB masih ada lebih dari Rp 500 miliar yang siap digunakan. Jika membutuhkan tambahan, kita juga sudah menyiapkan ruang fiskalnya,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan bahwa penurunan realisasi anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap penanganan bencana. Kemenkeu, kata dia, memiliki cadangan fiskal memadai sehingga siap memberikan tambahan dana kapan pun dibutuhkan. BNPB dipersilakan mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) apabila kebutuhan di lapangan meningkat.

Menurut Purbaya, dana yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan bencana, mulai dari rehabilitasi kawasan terdampak, pemulihan infrastruktur dasar, hingga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

“Kita siap terus,” tegasnya.

Di sisi lain, laporan per 1 Desember 2025 menunjukkan bahwa banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah berdampak pada 104.901 keluarga atau sekitar 526.098 jiwa. Bencana tersebut juga merusak ratusan fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan, sekolah, rumah ibadah, dan pesantren. Pemerintah memastikan proses penanganan dan pemulihan akan dipercepat agar masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas.

[RWT]