Kaltimtoday.co, Sangatta - Dinas Pendidikan (Disdik) Kutai Timur (Kutim) belum berani menerapkan pembelajaran secara tatap muka seperti yang sudah mulai diterapkan oleh sejumlah sekolah di wilayah lainnya.

Pasalnya, Kutai Timur (Kutim) masih menerapkan belajar mengajar secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (Daring). Namun, Disdik Kutim telah menyiapkan sarana kebutuhan protokol kesehatan untuk mengantisipasi adanya perubahan keputusan.

“Kami belum berani menerapkan belajar tatap muka, meski saat ini Kutim sudah Zona Kuning tapi itu masih rentan terjadi penularan Covid-19. Sehingga kami belum berani dan masih menunggu keputusan dari gubernur dan saat ini masih menerapkan Belajar Dari Rumah (BDR),” jelas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kutim Roma Malau, Selasa (25/8/2020).

Kendati demikian, pihaknya mengaku telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan sekolah dalam mengantisipasi adanya perubahan keputusan sistem KBM di Kutim.

“Untuk protokol kesehatan sudah kami siapkan, sehingga misal ada perubahan keputusan atau edaran baru dari pusat, kami bisa langsung menjalankannya,” jelasnya.

 

View this post on Instagram

 

Pemkab Berau mengambil kebijakan berani di tengah pandemi Covid-19. Sekolah di 9 dari 13 kecamatan di Berau akan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Alasannya, saat ini Berau berada di zona kuning. Artinya, tingkat risiko Covid-19 rendah. #berau #sekolah

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Aug 19, 2020 at 11:27pm PDT

Dia mengaku, tetap melarang keras ada sekolah yang melanggar aturan seperti apa pun bentuknya, dia menekankan tatap muka di sekolah tetap dilarang.

“Kami terus pantau, seperti apa pun bentuknya tatap muka di sekolah tetap kami larang, sebaiknya sabar-sabar dulu,” tandasnya.

Disinggung mengenai tambahan kebutuhan anggaran dari penerapan Daring dan Luring, dia mengaku semua dilarikan terhadap kebijakan sekolah dan mengalokasikan anggaran Dana Bos.

“Betul, jelas ada tambahan kebutuhan, Luring butuh transport untuk guru, utamanya honorer. Apalagi yang di pedalaman. Sementara dari siswa dan guru juga harus memakai paket data, dan tak semua siswa memegang android, ini semua lari terhadap kebijakan sekolah dalam mengelola dana bos,” imbuhnya.

Menurutnya sangat boleh pengalokasian dana bos untuk kebutuhan KBM di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Kalau masalah besarannya sekali lagi itu adalah kebijakan sekolah, yang jelas itu boleh dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus ini,” pungkasnya.

[EI | RWT]