Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta segera mempercepat proses pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Kedang Ipil. Desakan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Jumat (28/2/2025), sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas lambatnya penerbitan SK pengakuan.

Masyarakat Adat Kedang Ipil sudah bertahun-tahun menunggu kejelasan status hukum wilayah adat mereka. Padahal, seluruh dokumen pendukung sudah disiapkan sejak 2023, termasuk hasil pemetaan wilayah dan studi etnografi. Namun hingga kini, SK pengakuan yang menjadi kunci perlindungan hukum belum juga diterbitkan.

“Agenda FGD ini sangat penting, supaya kita tahu kendalanya di mana dan bagaimana solusi percepatannya. Jangan sampai masyarakat adat terus menunggu tanpa kepastian,” kata Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, pengakuan resmi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat adat bisa mengelola wilayahnya secara sah. Wilayah adat tersebut bukan sekadar lahan, melainkan juga ruang hidup yang berkaitan erat dengan tradisi dan kebudayaan yang mereka warisi secara turun-temurun.

Di Kota Bangun Darat sendiri, kawasan adat yang diusulkan mencapai 1.800 hektare. Lahan tersebut direncanakan akan dikelola secara tradisional oleh masyarakat adat dengan menanam tanaman lokal seperti aren, durian, dan karet.

“Lahan adat ini harus benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat adat. Kalau sampai masuk sawit, ya habis sudah. Itu permintaan mereka agar hindari,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk mempercepat pengakuan ini, dukungan dari pemerintah pusat juga dibutuhkan. Ada beberapa regulasi yang mengharuskan keterlibatan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, ATR/BPN, hingga Kementerian Desa.

“Kalau koordinasi dengan kementerian cepat selesai, SK ini bisa terbit dalam waktu dekat. Itu harapan kita semua,” lanjutnya.

Sementara itu, AMAN Kaltim yang sejak awal mendampingi Masyarakat Adat Kedang Ipil juga menyoroti lambatnya proses pengakuan ini. Padahal, secara administrasi dan dokumen pendukung, semua sudah lengkap dan tinggal ditetapkan.

Ketua AMAN Kaltim, Saiduani Nyuk, menyebut bahwa dokumen pengakuan yang diajukan sejak tahun 2023 sudah melalui tahapan verifikasi. Namun, prosesnya tersendat karena pihak Pemkab Kukar masih menunggu arahan lebih lanjut terkait regulasi yang melibatkan tiga kementerian sekaligus.

FGD yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan membuka jalan bagi percepatan penerbitan SK pengakuan. Pengakuan ini penting, tidak hanya untuk perlindungan hukum masyarakat adat, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga eksistensi komunitas adat di wilayahnya.

“Kalau bisa sebelum April SK itu keluar, karena Kedang Ipil akan jadi tuan rumah Rakernas AMAN. Itu akan jadi kebanggaan bagi masyarakat adat dan tentu menunjukkan bahwa Pemkab Kukar serius melindungi hak-hak adat,” pungkasnya.

[RWT]