Meneropong Kebijakan Gubernur Kaltim yang Terkesan Tergesa-gesa

Oleh: Afri Adit Geofani (Ketua Umum PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus Covid-19 di Kalimantan Timur beberapa kali terus menambah. Bahkan berdasarkan data Dinkes Kalimantan Timur, per tanggal 2 Maret 2020-26 Januari 2021 telah tercatat 28.468 kasus kematian akibat positif Covid-19  dan Kaltim masuk 10 besar daerah penyumbang kasus terbanyak Covid-19. 

Adanya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun saya rasa tidak efektif untuk menekan kasus, dikarenakan masih manimbulkan kerumunan dan perkumpulan.

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mengatakan pemerintah harus belajar dari kesalahan pengendalian pandemi Covid-19 sepanjang 2020.

Selama ini, pengendalian Covid-19 ini masih belum fokus dan konsisten. Buktinya banyak sekali contoh antara imbauan dan realisasi dalam kebijakan yang tidak bersinergi. Misalnya, jangan bepergian tetapi masih ada yang melakukan perjalanan keluar daerah. Ini adalah bukti yang sudah berkali-kali terlihat. Tak menginginkan adanya klaster tapi pemerintah tetap mengadakan Pilkada.

Dalam situasi saat ini, yang harus dilakukan adalah pembatasan secara ketat karena kondisinya sudah kritis. Belum lagi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau 3M yang masih belum maksimal.

Pada Jumat (5/2/2021), kasus Covid-19 masih bertambah dan total sudah 798 kasus, dan saya pun yakin setiap hari akan terus bertambah jika pemerintah Kaltim tidak serius dalam menangani hal ini. Solusi saat ini adalah lockdown dengan catatan pemerintah memberikan bahan pangan untuk warga. Akhir kata, setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid sepintar-pintarnya siyasah.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co