Kaltimtoday.co, Bontang – Sebanyak 15.000 peserta BPJS Mandiri di Bontang menunggak iuran wajibnya. Alhasil, tunggakan tersebut tembus di angka Rp 3,5 miliar.

Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan, Laily Jumiati menuturkan, angka tersebut bersifat dinamis. Jika sebagian besar peserta BPJS melunasi iurannya yang menumpuk, maka angkanya pun akan menyesuaikan.

“Sebagai langkah untuk meminimalisir, kami harus rajin menelpon untuk mengingatkan,” ujarnya pada rapat bersama Komisi I DPRD Bontang, yang melibatkan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan.

Dia menambahkan, angka tersebut sebenarnya terbilang rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain. Kukar misalnya, tunggakan bisa mencapai Rp 20 miliar.

Sementara itu, Wakil Komisi I DPRD Bontang, Raking meminta BPJS Kesehatan agar lebih meningkatkan layanannya. Pasalnya, apabila layanan optimal tentu peserta BPJS akan puas sehingga hal ini dapat meminimalisir tunggakan yang menumpuk.

“Kami berharap, Dinas Sosial turut serta dapat membantu meringankan orang tidak mampu (peserta BPJS, red),” kata Raking.

Terpisah, Ismail (28) peserta BPJS Mandiri mengatakan, manfaat dari program BPJS sangat membantu, akan tetapi menjadi boomerang ketika pengguna berada di titik lemah.

“Sejujurnya, saya juga memiliki tunggakan yang cukup besar, terlebih saya peserta kelas I. Saya berusaha untuk melunasinya, tetapi keadaan belum memungkinkan,” tuturnya, saat ditemui Kaltim Today disela-sela aktifitasnya.

Senada, Jumardi (25) juga merasa terbebani dengan tunggakannya selama ini.

“Tunggakan saya masih banyak, belum lagi BPJS akan naik dua kali lipat tahun depan (2020,red). Bukan tidak mau bayar, kebutuhan keluarga saya saja masih sering kekurangan,” ujarnya.

Jumardi berharap, disamping usahanya untuk melunasi, ada solusi dari pemerintah untuk peserta BPJS Mandiri yang kurang mampu.

“Semoga ada solusi dalam waktu dekat,” pungkasnya.

[BID | RWT | ADV]