Daerah
Mobil Driver Online Picu Kemacetan, Satpol-Dishub Samarinda Minta Manajemen SCP Sediakan Fasilitas Parkiran Drop Off
Kaltimtoday.co, Samarinda - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kembali melakukan pendekatan persuasif kepada Manajemen Samarinda Central Plaza (SCP) terkait kemacetan di Jalan P. Irian.
Kemacetan ini sering terjadi karena tidak ada fasilitas parkir yang memadai, sehingga driver online terpaksa menurunkan atau menjemput penumpang di badan jalan.
"Permasalahan ini bukan hanya soal tempat parkir, tapi juga kendaraan driver online yang parkir sembarangan di Jalan P. Irian," kata Didi Zulyani, Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Samarinda, Rabu (6/3/2024).
Ia menjelaskan, beberapa kali pihak Dishub juga sudah melakukan penertiban para driver yang parkir sembarangan. Namun, ketika petugas lengah, mereka tetap melakukan hal serupa.
"Maka dari itu, kami minta pihak SCP menyediakan fasilitas parkiran drop off, khusus bagi driver yang mengantar atau menjemput penumpangnya. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan," tuturnya.
Didi menambahkan, ketika pihak SCP telah menyedikan parkiran drop off, para driver bisa diberikan waktu gratis selama 5-10 menit, untuk menjemput atau mengantarkan para penumpangnya.
"Harus disegerakan, kami juga sarankan ada fasilitas parkir untuk ojek online juga, karena mereka membeli makanan di dalam mall, untuk memenuhi pesanan," kata Didi.
Terpisah, Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswatini menyampaikan, pihaknya juga memberikan waktu kepada Manajemen SCP, untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Disolusikan terlebih dulu, kira-kira apa yang membuat jalan ini agar tidak macet. Kami di sini masih berkoordinasi, dalam rangka mencapai tujuan yang kita mau. Supaya tertib, tentram, dan aman," tutupnya.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Tersisa Dua Ekor di Kaltim, Nasib Badak Pari Terjepit Ekspansi Tambang dan Rencana Relokasi
- Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
- Soroti Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Pakar UB Ingatkan Risiko Stres hingga Kematian
- Ramai Petisi Publik Minta Buka Ijazah Anggota DPR Tanpa Kecuali, Tembus 25.766 Dukungan di Change.org
- Korupsi Tambang Batu Bara PT JMB di Kukar, Jaksa Tuntut Tujuh Terdakwa 5 hingga 13 Tahun Penjara









