Kaltimtoday, Tenggarong - Akses bahan bakar minyak (BBM) masih jadi masalah klasik bagi nelayan di Kutai Kartanegara (Kukar). Meski pemerintah menyediakan kuota khusus, ketersediaannya belum merata karena infrastruktur penunjang, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN), belum banyak berdiri di lapangan.

Kondisi ini membuat sebagian besar nelayan masih mengandalkan SPBU umum dengan kuota terbatas. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama untuk melaut. Tanpa pasokan yang cukup, aktivitas nelayan terganggu dan berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Muslik mengatakan, masalah BBM tidak hanya dialami nelayan, tapi juga masyarakat Kaltim secara umum. 

“Upaya kami membantu nelayan masih terbatas karena beberapa SPBUN belum terbangun. Jadi untuk sementara mereka masih kita titipkan ke SPBU umum dengan kuota tertentu,” jelasnya belum lama ini.

Untuk bisa mengakses BBM bersubsidi, nelayan diwajibkan memiliki pas kecil atau dokumen ukur kapal. Setelah itu mereka akan didaftarkan ke aplikasi X-Star sebagai syarat mengambil BBM di SPBU. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nelayan, terutama di kawasan yang jauh dari pusat distribusi.

Muslik menyebut, salah satu langkah yang kini didorong pemerintah adalah pembangunan SPBUN baru. Beberapa titik sudah disiapkan, seperti di Muara Jawa yang sudah berdiri, serta Anggana dan Handil Terusan yang masih berproses. Selain itu, rencana pembangunan juga akan diarahkan ke Muara Badak dan Marangkayu.

Tak hanya itu, DKP juga tengah mendorong berdirinya pertashop di beberapa wilayah hulu. Pasalnya, sebagian nelayan di daerah tersebut lebih banyak menggunakan pertalite ketimbang solar. 

“Banyak nelayan kita di hulu yang tidak pakai solar, tapi pertalite. Jadi pertashop ini juga penting,” tambahnya.

Meski begitu, Muslik menegaskan bahwa pemerintah tidak langsung membangun SPBUN atau pertashop. DKP Kukar hanya memfasilitasi perizinan dan dukungan administrasi, sementara pembangunannya ditargetkan melibatkan pihak swasta. Jika swasta tidak tertarik, pemerintah daerah akan mendorong BUMD, khususnya perusahaan Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), untuk merealisasikan proyek tersebut.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]