Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat sejumlah capaian besar dalam penguatan sarana prasarana (sarpras) perikanan. Sejumlah fasilitas strategis berhasil dibangun dan disalurkan, termasuk unit perahu, cold storage, hingga TPI, sebagai bagian dari penguatan sektor perikanan daerah.

Data DKP menunjukkan, sebanyak 19.273 unit perahu telah disalurkan kepada nelayan Kukar selama 2024. Angka ini menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir, sekaligus melengkapi total fasilitasi yang telah menjangkau lebih dari 25 ribu pelaku perikanan, mulai dari 17.550 nelayan tangkap hingga 18.171 pembudidaya.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menyampaikan bahwa bantuan perahu dan sarpras lain tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga evaluasi pemanfaatannya di lapangan. DKP menemukan masih adanya bantuan yang tidak digunakan optimal dan dialihfungsikan.

“Kita harus pastikan perahu dan bantuan lain benar-benar digunakan. Tidak sedikit yang kita temukan tidak dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.

Selain perahu, Kukar kini memiliki 8 unit cold storage/pabrik es yang tersebar di wilayah pesisir. Kehadiran fasilitas rantai dingin ini menjadi penopang penting bagi nelayan untuk menjaga kualitas ikan saat musim panen tinggi. Penguatan cold storage juga menjadi bagian dari strategi hilirisasi sektor perikanan di Kukar.

Pada 2024, Kukar juga tercatat memiliki 3 unit TPI, masing-masing dengan tingkat pemanfaatan berbeda. TPI Samboja berjalan aktif, sementara TPI Kota Bangun masih minim aktivitas. Untuk TPI Anggana, operasional menunggu pemasangan pender. DKP menargetkan seluruh TPI dapat berfungsi optimal agar nelayan tidak lagi bergantung pada pengepul.

Terkait akses BBM, Pemkab Kukar memulai pembangunan SPBN baru di Anggana pada 2025. Fasilitas tersebut dibangun oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dan ditarget memiliki kapasitas 96.000 liter per bulan bagi 384 nelayan. Tiga lokasi lain juga direkomendasikan akan di bangun SPBN, seperti wilayah Muara Jawa pesisir, Samboja Kuala, dan Muara Badak.

Kendati demikian, Muslik menegaskan bahwa seluruh bantuan harus didahului pembinaan. DKP kini menerapkan skema wajib pelatihan sebelum bantuan disalurkan agar nelayan memahami cara memanfaatkan sarpras secara optimal. 

“Sesuai arahan bupati, sebelum bantuan diberikan, pembinaan harus dilakukan dulu,” katanya.

Evaluasi besar terhadap sarpras juga tengah disiapkan DKP untuk menilai efektivitas bantuan lima tahun terakhir, termasuk jumlah mesin, keramba, benur, hingga pakan yang telah disalurkan. Data ini akan menjadi landasan perencanaan RPJMD berikutnya.

“Yang penting bukan hanya jumlahnya. Yang terpenting adalah bantuan itu benar-benar efektif meningkatkan pendapatan nelayan,” tutupnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]