Kaltimtoday.co, Samarinda - Mendekati pergantian tahun politik 2020 mendatang, sejumlah perwakilan partai politik di Kota Tepian, perlahan mulai membuka pendaftaran untuk mengusung bakal calon kepala daerah. Dari sejumlah informasi yang berhasil dihimpun, beberapa partai politik mengungkapkan adanya besaran finansial yang akan dipungutnya dari para pendaftar.

Diungkapkan, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Samarinda Sofyan Ahmad, jika partai berlambang banteng ini mematok Rp 25 juta kepada para bakal calon peserta di Pilwali 2020 mendatang. Harga ini tidak menentu bagi setiap daerah. Pasalnya kebijakan DPC menjadi penentu besaran nominal itu.

"Betul ada besaran Rp 25 juta. Kalau di PDI Perjuangan namanya dana gotong royong. Itu untuk pengikat komitmen kalau mereka bakal serius," ungkap Sofyan saat dikonfirmasi.

Kata Sofyan, seperti partai politik lainnya, uang tersebut akan digunakan untuk disosialisasikan ke setiap basis PDI Perjuangan, maupun ke masyarakat secara menyeluruh. Nantinya, PDI Perjuangan akan melakukannya lewat media sosial resmi milik mereka.

Tidak hanya itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembuatan spanduk bagi para pendaftar. Di pasang di seluruh titik yang telah disiapkan PDI Perjuangan. Memberi acara sambutan kepada para bakal calon ketika mengembalikan berkasnya juga tak ketinggalan. Begitu pun saat para bakal calon ini mengambil formulir pendaftaran di awal pembukaan.

"Di bayar pada saat ngambil, otomasis begitu ngambil pasti akan mengembalikan. Jadi langsung kami kunci di situ," tegas Sofyan.

Kalau tidak seperti itu, lanjut Sofyan, nantinya akan banyak sekali yang mengambil formulir dan memainkannya. Bahkan bisa jadi ada praktek calo yang akan menjualbelikannya. Karena menurut Sofyan, di dunia politik itu penuh dengan trik.

"Artinya, kalau bisa dimainkan bisa aja ada yang menyiapkan calon boneka. Kalau di PDI Perjuangan saya rasa tidak ada seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, dari Partai Demokrat, diketahui juga memberlakukan hal yang sama. Ketua DPC Demokrat Samarinda Viktor Yuan menyebutkan, jika biaya kepada partai itu untuk melakukan survei kepada peserta bakal calon itu sendiri.

Besarannya, kata Viktor, berkisar Rp 20 juta-an. Dia mengaku tidak tahu persis angka pasti yang dipatok karena biaya itu diatur dan ditetapkan panitia pelaksana dan penerimaan di DPC partainya.

"Bahasanya itu bagaimana caranya patungan untuk membantu partai melakukan survei kepada para bakal calon. Jadi bukan mahar," ungkapnya.

Nantinya, dana tersebut akan digunakan hingga akhir masa pencalonan atau sampai saat proses pemilihan bakal calon yang mendaftar di Partai Demokrat. Ditegaskan dia, jika pemungutan dana tersebut dilakukan saat para bakal calon hendak melakukan pengembalian berkas. Bukan saat mengambil berkas formulir.

"Siapa aja boleh mengambil. Pembayaran itu saat pengembalian. Kalau mengikuti proses sampai akhir, berarti orangnya serius untuk ikut kompetisi," pungkas Viktor.

Senada dengan yang dilakukan Demokrat, Partai Golkar juga melakukan hal serupa. Partai besuta Airlangga Hartanto ini juga mematok pembayaran di saat pengembalian formulir pendaftaran. Untuk angka besarannya sendiri, kata Plt Ketua DPC Golkar Samarinda Hatta Zainal, mengaku jika pihaknya tidak mematok jumlah besaran yang mesti disetorkan.

"Saling komitmen aja. Silakan tanya dengan bakal calon yang bersangkutan. Sifatnya sukarela bukan paksaan. Kalau bicara besaran bukan komitmen nantinya," tegasnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, nantinya setiap bakal calon yang telah mendaftar, akan dikenakan biaya yang berbeda-beda.

"Kalau mau kasih 5.000 ya kami terima saja. Karena bahasanya sudah kesepakatan," tandasnya.

Sementara di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meski belum secara resmi melakukan pembukaan penjaringan bakal calon. Namun diungkapkan Ketua DPD PKS Samarinda Dimyati Mustofa, saat ini pihaknya sedang merencanakan rapat untuk membahas hal tersebut.

"Rencana hari ini kami bahasa pembentukan tim teknis untuk membuka penjaringan," sebut Dimyati.

Disebutkan Dimyati, PKS berencana membuka penjaringan mulai pekan depan. Sementara mengenai biayanya, dia mengaku juga akan menerapkan hal serupa layaknya partai-partai lain yang sedang membuka penjaringan.

"Mungkin berkisar Rp 10-25 juta. Tapi masih bisa berubah. Soal pemanfaatannya nanti masih kami diskusikan di internal partai," ungkap Dimyati.

Penjaringan juga dilakukan Partai Gerindra. Namun berbeda dengan partai lain, di Gerindra penjaringan dilakukan untuk posisi bakal calon wakil wali kota. Saat ini pendaftaran masih dibuka.

Kepada media, Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun menyebut, pihaknya masih menunggu arahan lanjutan soal penjaringan dari DPP Gerindra.

"Kami masih menunggu. Jadi belum bisa bergerak banyak. Kalau misalnya jalan duluan nanti dibilang melangkahi keputusan pusat," ucap Andi Harun saat dikonfirmasi.

Saat ditanya mengenai biaya administrasi seperti partai lainya, Andi Harun tegas mengatakan jika hal tersebut tidak ada di dalam Partai Gerindra.

"Enggak ada (pungutan) itu di Gerindra," tegasnya.

Sementara untuk syarat pendaftarannya, dikatkaan dia, tidak jauh berbeda dengan partai politik lainnya. Seperti survei elektabilitas dan tingkat kepopuleran.

Untuk diketahui, hingga saat ini sudah 5 tokoh yang mendaftar di PDI Perjuangan. Mereka adalah Apri Gunawan, Meiliana, Ridwan Tassa, Edi Kurniawan, dan M Barkati. Pengambilan formulir di PDI Perjuangan masih dibuka hingga Selasa, (10/9/2019). Adapun batas pengembalian formulir hingga 17 September 2019.

DI Partai Golkar hingga saat ini sejumlah nama sudah mengambil formulir, mereka adalah Zairin Zain, Meiliana, Apri Gunawan, Ridwan Tasa, dan Sarifah Masitah. Pengambilan formulir di Golkar berlangsung hingga 14 September dengan batas pengembalian formulir hingga 29 September.

Sementara di Partai Demokrat yang juga membuka penjaringan hingga saat ini sudah ada 3 nama yang menyatakan berminat. Mereka adalah Zairin Zain, Meiliana, dan Viktor Yuan. Pengambilan dan pengembalian formulir di Demokrat berlangsung hingga 30 September.

[JRO | TOS]