Kaltimtoday.co, Samarinda - Riuh penataan Pasar Pagi yang memasuki fase pendataan ulang pedagang mulai memunculkan dinamika baru. Di balik antrean pendaftaran yang memanjang dan tumpukan berkas yang harus diverifikasi, sejumlah pedagang menyuarakan keluhan terkait pendekatan pelayanan dari sebagian staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun merespons isu ini secara terbuka, namun meminta semua pihak menimbang situasi secara jernih.

Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menuturkan bahwa laporan yang diterima pemerintah tidak hanya berputar pada persoalan teknis seperti server, alur input data, atau kejelasan jadwal tahap kedua, tetapi juga menyasar aspek sikap petugas di loket dan pos pendataan. Ia tak menampik, dalam pelayanan publik, detail kecil seperti ekspresi dan intonasi dapat berimbas besar pada rasa percaya pedagang.

Meski begitu, Marnabas menekankan bahwa petugas UPTD saat ini berada dalam situasi kerja yang luar biasa melelahkan. Target penyelesaian 1.800 data pedagang pada gelombang pertama membuat tim di lapangan sering kali harus bekerja lintas waktu istirahat normal.

“Saya tahu betul mereka itu lembur, pagi sampai pagi lagi. Sudah dijelaskan alurnya setiap hari, tapi tetap saja ada yang datang berkali-kali menanyakan hal serupa,” ucap Marnabas.

Ia juga menyampaikan pernyataan senada seperti yang tertuang dalam transkrip wawancaranya. Dengan gaya bicara lugas, ia menggambarkan betapa intensnya proses yang sedang dikebut oleh jajaran UPTD Pasar Pagi di bawah Dinas Perdagangan (Disdag).

Dalam kesempatan yang sama, Marnabas turut menyoroti persepsi publik yang menurutnya cenderung hanya mengangkat sisi emosional di permukaan tanpa melihat gambaran utuh beban kerja. Ia menyebut, sensitivitas pedagang sangat wajar karena proses ini menyangkut “piring nasi” mereka.

“Orang gampang sekali menilai dari sisi yang terlihat panasnya. Padahal ini soal masa depan tempat dagang mereka. Justru karena itu saya sudah perintahkan ke Disdag, ke UPTD terkait, supaya pendekatan yang humanis jangan sampai hilang, termasuk soal senyum,” tegasnya.

Ia menambahkan, wajah pelayanan di ruang publik merupakan representasi langsung pemerintah di mata warga. Dalam tekanan apa pun, nilai profesionalisme dan empati tidak boleh tergilas target administratif.

Sebagai langkah perbaikan, Marnabas mengaku telah mengarahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk mengonsolidasikan ulang seluruh tim, khususnya yang bertugas di UPTD Pasar Pagi. Instruksi internal itu mencakup penguatan etika layanan, kesabaran dalam menghadapi pertanyaan berulang, dan komunikasi yang lebih persuasif agar tidak menimbulkan salah tafsir di lapangan.

Ia juga menyinggung adanya informasi liar yang beredar di grup-grup pedagang, termasuk isu peralihan izin kios, praktik jual-beli lapak, hingga nama tertentu yang disebut-sebut dapat “mengurus semuanya”. Menurutnya, rumor semacam itu rentan membelah konsentrasi dan menimbulkan ketegangan baru di luar konteks pendataan resmi.

“Pedagang perlu rajin konsultasi, tapi salurannya sudah ada: meja pengaduan dan petugas resmi yang kami tempatkan. Jangan semua dibawa ke satu nama. Ada 2.500 pedagang yang harus dilayani, ini bukan urusan perorangan,” ujar Marnabas.

Di luar ruang formal, Marnabas bahkan mengisyaratkan bahwa pedagang dan petugas UPTD juga bisa mengedepankan musyawarah kultural untuk menyelesaikan misinformasi atau friksi kecil.

“Ya sudah, kalau ada yang belum clear, selesaikan dengan musyawarah adat saja. Nanti juga bakal bertemu langsung dengan Kepala UPTD. Ending-nya, kalau sama-sama paham, semua enak dan nyaman berjualan,” katanya.

Marnabas menutup pernyataannya dengan imbauan agar pedagang tidak terpancing isu hoaks yang dapat mengganggu tahapan penataan. Ia menjanjikan proses lanjutan akan berjalan secara bertahap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang penting saling memahami. Kalau sekarang agak capek prosesnya, sabar dulu. Ujungnya nanti semua tenang, rapi, dan enak jualan,” pungkasnya.

[RWT]