Kaltimtoday.co, Samarinda - Sejumlah polemik terkait implementasi pendidikan di Kota Samarinda masih menjadi jalan panjang untuk dituntaskan. Selain pemerataan infrastruktur pendidikan, keakuratan data pendidikan yang dilaporkan oleh sejumlah sekolah menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menyebutkan bahwa berdasarkan implementasi sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih didapati sejumlah sekolah yang melaporkan data sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Singkatnya, Dapodik adalah sumber data resmi yang menjadi acuan oleh Kementerian Pendidikan dalam menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat nasional. 

Melalui sistem ini, pemerintah memungkinkan untuk mengakses informasi mengenai jumlah tenaga pendidik, keadaan fasilitas sekolah, jumlah peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran pendidikan. 

Dapodik yang tidak sesuai, disorot Ismail sebagai salah satu faktor penghambat dalam menyalurkan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah.

“Banyak sekolah yang mengejar akreditasi A, tapi dengan cara yang tidak tepat. Mereka melaporkan data seolah-olah semua sudah ideal padahal ruang kelas masih rusak, fasilitas kurang, dan guru tidak cukup. Akibatnya, sekolah itu dianggap sudah layak dan akhirnya tidak lagi masuk dalam prioritas bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ismail menekankan bahwa keakuratan data merupakan elemen krusial dalam merancang kebijakan pendidikan yang efektif dan berkeadilan. Menurutnya, apabila data yang dilaporkan oleh sekolah tidak valid atau tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, kebijakan yang dicanangkan berisiko salah sasaran atau tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya.

Beberapa program bantuan dari pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam konteks ini termasuk pembangunan ruang kelas baru, penyediaan fasilitas pembelajaran, hingga penempatan guru tambahan.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan dan kejujuran dari pihak sekolah dalam menyampaikan kondisi serta kebutuhannya sangat menentukan keberhasilan intervensi pemerintah. Tanpa data yang benar, pemerintah tidak memiliki pijakan yang kuat untuk merancang solusi yang tepat guna. 

“Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi semata, melainkan berkaitan langsung dengan pemerataan hak pendidikan anak-anak di seluruh pelosok negeri,” ujarnya dengan tegas.

Ismail menyampaikan bahwa DPRD Samarinda akan terus mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi data secara berkala dan menyeluruh, terutama terhadap sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari pusat kota. Ia juga mengusulkan agar dilakukan audit atau inspeksi mendadak guna mencocokkan data yang tercantum dalam Dapodik dengan kondisi nyata di lapangan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pelatihan serta pendampingan bagi operator sekolah agar mereka mampu memahami tanggung jawab dalam mengisi data dengan benar. “Sering kali yang mengisi Dapodik bukan kepala sekolah, tapi operator. Jika mereka kurang paham atau ditekan untuk mengisi data ideal, maka potensi manipulasi akan terus ada.”

Ismail berharap, budaya kejujuran dapat ditegakkan dalam sistem pendidikan, mulai dari sekolah, dinas, hingga pemangku kebijakan. Ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dibangun di atas dasar laporanpalsu atau sekadar pencitraan.

“Akreditasi memang penting, tapi bukan segalanya. Jauh lebih penting adalah bagaimana sekolah benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang baik dan merata untuk semua siswa. Dan itu hanya bisa tercapai jika kita mulai dengan data yang benar,” singkatnya.

[NKH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]