Kaltimtoday.co, Bontang - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah pusat agar mengkaji ulang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Hal itu disampaikan Agus seusai pihaknya menerima para demonstrasi yang tergabung pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Senin (12/9/2022) lalu. Salah satu tuntutan dari Ampera adalah penolakan kenaikan BBM.

"Kami sepakat hal itu, karena pemerintah pusat tidak tahu kondisi ril di daerah. Olehnya, atas beberapa tuntutan, lebih khusus soal kenaikan BBM, pemerintah pusat agar mengkaji ulang," ujarnya saat ditemui awak media.

Dia mengungkapkan, efek kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan kebutuhan lainnya. Sementara, kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan pada semua sektor bidang pekerjaan.

"Andaikan itu secara paralel, naik gaji para pekerja, semua itu tidak jadi masalah," ungkapnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan, dari tuntutan tersebut, pihaknya siap membawa ke pusat agar kenaikan tersebut bisa dikaji kembali.

Dia menambahkan, aspirasi yang akan disampaikan ke pusat, kenaikan BBM tersebut diganti menjadi pemberitan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Hal ini dinilai lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Kendati begitu, Agus mengimbau agar pemberian BLT harus tepat sasaran.

"Pemberian BLT ini tentu juga harus divalidasi ulang, supaya tidak salah sasaran," tandasnya.

[BID | RWT | ADV DPRD BONTANG]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.