Nasional
Pemerintah Akan Naikkan PPN Bangun Rumah Mandiri Tanpa Kontraktor Jadi 2,4 Persen pada 2025, Begini Aturan Langkapnya

JAKARTA, Kaltimtoday.co - Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembangunan rumah mandiri tanpa kontraktor dari 2,2% menjadi 2,4% pada 2025. Kenaikan ini sejalan dengan rencana peningkatan PPN secara umum menjadi 12% di awal tahun 2025, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Sabtu, 14 September 2024.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, tarif PPN untuk pembangunan rumah mandiri ditetapkan sebesar 20% dari besaran tarif PPN umum. Aturan ini yang menjadi dasar peningkatan PPN menjadi 2,4% untuk rumah yang dibangun tanpa menggunakan jasa kontraktor.
Syarat Penerapan PPN untuk Pembangunan Rumah Mandiri
PPN ini akan diberlakukan pada pembangunan rumah mandiri yang memenuhi kriteria berikut:
1. Konstruksi utama menggunakan bahan seperti beton, kayu, batu bata, atau baja.
2. Diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
3. Memiliki luas bangunan minimal 200 meter persegi.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk pembangunan rumah dengan luas di bawah 200 meter persegi, sehingga pembangunan rumah skala kecil tidak akan dikenakan PPN.
[TOS]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Kasus Pelecehan di Polnes: Ketua Prodi Dinonaktifkan, Hak Mengajar Dicabut
- 150 Rumah di PPU Dapat Bedah Rumah dari Pemprov Kaltim, Tahun Depan Bantuan Naik Jadi Rp35 Juta per Unit
- Sekda Kaltim Tegaskan Program KKS Kunci Wujudkan Daerah Sehat Menuju Generasi Emas
- Promosi Wisata Kaltim Via Influencer Dinilai Prematur, Pakar Ekonom Tekankan Pentingnya Infrastruktur
- Guru ASN di Kutai Barat Mogok Massal, Protes Pemotongan TPP dan Janji yang Tak Kunjung Ditepati