Kaltimtoday.co - Untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengambil langkah strategis dengan membuka lahan seluas 10 hektare di setiap kampung. Lahan tersebut akan ditanami padi gunung, komoditas khas Mahulu, guna mendorong kemandirian pangan di wilayah perbatasan ini.

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan hal ini dalam acara Pembukaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di The Rich Hotel, Yogyakarta, pada Kamis (22/08/2024) pagi.

"Kami telah mensosialisasikan rencana pembukaan lahan 10 hektare di setiap kampung kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu. Responsnya sangat positif, dan mereka siap mendukung penuh rencana ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing," ujar Bupati Mahulu.

Dia menegaskan bahwa dukungan terhadap program ini tidak hanya penting bagi Mahulu, tetapi juga sejalan dengan salah satu program unggulan pemerintah pusat, yakni meningkatkan kemandirian pangan.

“Setelah mendapat dukungan dari pejabat di lingkup Pemkab Mahulu, kami juga menyosialisasikan rencana ini kepada pemerintah kecamatan dan 50 pemerintahan kampung. Dukungan yang sama besar juga datang dari mereka, termasuk warga Mahulu yang sangat antusias mendukung kemandirian pangan,” jelas Bupati.

Dia menambahkan bahwa antusiasme warga dan pejabat tidak hanya terkait dengan harapan terhadap kemandirian pangan, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan tradisi Mahulu.

"Salah satu ciri khas budaya Mahakam Ulu adalah mudahnya warga bersatu dan memberikan dukungan terhadap setiap program yang dicanangkan pemerintah," tambahnya.

Bupati menjelaskan bahwa menurut tradisi leluhur etnis Dayak, mendukung upaya pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat adalah sebuah panggilan dan kewajiban moral yang dipegang teguh oleh masyarakat Mahulu.

"Oleh karena itu, dalam kegiatan ini kami juga mengajak para kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta pengurus BUMK untuk mendapatkan arahan langsung dari pejabat strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," tutup dia.

[RWT | ADV PROKOPIM PEMKAB MAHULU]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp