Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) telah hangat diperbincangkan sejak beberapa bulan yang lalu. Meski pandemi Covid-19 masih terjadi, PTM masih perlu dikaji lebih dalam. Simulasi di seluruh tingkat satuan pendidikan dan kesiapan sekolah menjadi poin krusial.

Tahun ajaran baru segera tiba pada Januari mendatang. Namun pro dan kontra dari berbagai pihak masih terdengar. Untuk di Samarinda, sebanyak lebih dari 80 persen orangtua siswa setuju untuk memberlakukan PTM kembali. Terkait hal tersebut, beberapa kalangan menilai perlu adanya pertimbangan.

Pada Selasa (29/12/2020) lalu, beberapa lembaga profesi psikologi bergabung bersama dengan perwakilan dari akademisi, penggiat anak, dan orangtua menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Samarinda.

Pihak-pihak yang terlibat dalam audiensi antara lain yakni dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK) Kaltim diwakili oleh Wahyu Nhira Utami, M.Psi, Psikolog, Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia (APSI) Kaltim, dan Perwakilan dari Akademisi Universitas Mulawarman yakni Lisda Sofia, M.Psi, Psikolog, Perwakilan Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Samarinda yakni Ayunda Ramadhani, M.Psi, Psikolog, dan perwakilan dari orangtua siswa yakni Novita Suryaningsih, S.Sos, MA.

Dalam pertemuan ini, IPK Kaltim menyampaikan hasil penelitian gambaran kondisi psikologis siswa pada masa pandemi dan rekomendasi IPK berdasarkan penelitian.

Disampaikan pula oleh Lisda Sofia, M.Psi, Psikolog, perwakilan dari akademisi Universitas Mulawarman dan sekaligus merupakan pengurus IPK Kaltim bahwa seluruh pihak yang hadir kala itu telah menyatakan pertimbangan-pertimbangan terkait kebijakan PTM pada Januari mendatang.

Pertama, peta sebaran Covid-19 di sebagian besar wilayah di Samarinda masih belum stabil dan berada di zona merah. Kemudian perilaku sosial masyarakat Samarinda dalam menjalankan prokes dan kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTM.

"Kepentingan terbaik anak yakni hak anak untuk hidup sehat, aman, dan sejahtera baik secara fisik maupun psikologis. Kesehatan dan kesejahteraan psikologis para pendidik jika harus mengajar tatap muka pun harus diperhatikan," jelas Lisda.

Terlebih lagi, konsekuensi dari dilaksanakannya pembelajaran tatap muka adalah beban kerja pendidik bertambah. Sebab harus mengajar tatap muka dan secara daring. Pun kemungkinan tak seluruh materi pelajaran bisa disampaikan semuanya dalam durasi tatap muka yang terbilang sebentar. Hal ini dianggap akan membebani tenaga pendidik.

Kemudian, perlu pula memerhatikan usia anak di jenjang PAUD dan SD yang paling rentan jika melakukan PTM. Sebab anak seusia mereka masih belum memahami betul protokol kesehatan dan masih harus diawasi orang dewasa. Dalam hal ini, pendidik harus ekstra mendampingi pembelajaran.

Kesiapan orangtua secara psikologis dalam mengajarkan protokol kesehatan yang konsisten kepada anak-anaknya serta kesiapan secara emosional untuk menghadapi konsekuensi terburuk dari kebijakan PTM yang terjadi merupakan poin yang juga menjadi perhatian dalam pernyataan yang ditandatangani bersama oleh perwakilan dari akademisi, APSI, PPA, dan orangtua.

Selain itu, kesiapan sekolah dalam menjaga protokol kesehatan juga perlu ditingkatkan. Terutama memberi pemahaman pada siswa dan tenaga pendidik. Dukungan psikologis awal (DPA) bagi pendidik atau siswa yang terindikasi Covid-19 juga harus ada. Sekaligus cara merespons secara bijak agar tak terbentuk stigma sosial, kepanikan, stres, hingga trauma pada individu peserta didik dan pendidik.

Maka dari itu, berdasarkan audiensi tersebut telah disampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk dapat mengambil kebijakan yang tegas. Yakni dengan menunda pembelajaran tatap muka sampai Samarinda berada dalam kondisi stabil dan kondusif. Dalam arti, zona harus berubah dahulu ke kuning dan hijau.

[YMD | RWT]