Catatan Rizal Effendi 

SECARA nasional kita geger dan kesal karena ada kecurangan dalam perdagangan beras. Ternyata selama ini kita “dibunguli” alias dikibuli kalau membeli beras. Selain beratnya banyak yang dikurangi, juga kualitasnya diakali. Di label beras premium, tapi ternyata isi di dalamnya dioplos alias dicampur dengan beras biasa yang mutunya lebih rendah.

Beras premium itu adalah beras berkualitas tinggi yang diproses dengan standar tertinggi. Beras jenis ini biasanya diperoleh dari varietas tanaman pilihan dan ditanam di lingkungan yang optimal.

Tekstur beras premium biasanya lebih lembut dan memiliki rasa yang khas serta aroma semerbak. Saat dimasak, nasi yang dihasilkan lebih mengilap dan tidak mudah lengket.  Karena itu dijual dengan harga lebih tinggi dari beras biasa.

Sedang beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, padahal isinya tidak sesuai. Dengan label premium tentunya harganya lebih mahal. Praktik semacam ini sangat merugikan konsumen atau masyarakat.

Kita mengacungi jempol atas keberanian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kasus ini. Sebab permainan ini sudah lama. Dia bilang ditemukan 212 merek beras tidak sesuai dengan standar. Baik soal berat maupun mutunya. “Kami sudah sampaikan ke Kapolri dan Jaksa Agung, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Presiden,” katanya kepada wartawan, Kamis (31/7).

Ia menyebut beberapa contoh merek beras yang dioplos. Di antaranya  Sania, Sovia, Fortune dan Siip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Kemudian Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station dan Setra Pulen milik Food Station Tjipinang Jaya. Lalu Raja Platinum, Raja Ultima milik PT Belitang Panen Raya serta Ayana diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Dari operasi yang dilakukan Satgas Pangan Polri dan Tim Kementerian Pertanian, ditemukan berat beras tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg. Demikian juga dengan kemasan yang lain.

Presiden Prabowo Subianto sangat geram menerima laporan dari Amran. “Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar, serakah,” tegasnya saat pidato dalam acara Harlah PIB di JCC sehari sebelumnya.

Menurut Prabowo, negara rugi hingga Rp100 triliun dari tindak pidana tersebut. “Beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, lalu dijual. Hilang kekayaan kita, hilang Rp100 triliun tiap tahun, gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-Saudara,” tandasnya.

Beras oplosan dan beras yang beratnya tidak sesuai label itu beredar hampir di seluruh Indonesia termasuk juga di Kaltim.

“Kami dari Satgas Pangan Daerah di Polda Kaltim telah mengungkap terkait dengan diduga tindak pidana perlindungan konsumen terhadap penjualan beras yang tidak sesuai dengan mutu dalam kemasan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimum) Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas kepada awak media, Jumat (25/7/25).

Menurut Bambang, Tim menemukan timbunan 800 karung  beras kemasan 5 kg milik CV SD di sebuah gudang di Balikpapan. Beras bermerek Mawar Sejati dan Rambutan itu diduga tidak sesuai dengan mutu berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan. Karena itu ada 6 saksi pelapor dan pelaku usaha tengah menjalani pemeriksaan.

Berbagai pihak menilai, praktik curang dalam penjualan beras bukan hanya soal pelanggaran etik dagang saja, tetapi juga mencerminkan kelalaian serius dalam perlindungan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya yakin banyak yang terlibat, tidak hanya produsen, tapi aparat penegak hukum perlu juga menyelidiki dugaan keterlibatan oknum yang bertugas dalam pengawasan distribusi beras,” kata Achmad Annama, politisi  Golkar.

Selain kesal, hari-hari ini emak-emak agak gelisah. Soalnya penjualan beras di berbagai tempat lagi langka. Mungkin ada penarikan besar-besaran. “Pemerintah harus segera turun tangan, kami cari beras di pasar-pasar dan toko rada kosong,” kata seorang ibu.

BERAS MEROKET DI MAHULU

Di tengah kasus kecurangan beras secara nasional, saat ini ada kasus lain berkaitan dengan beras  menimpa warga Kaltim terutama yang bermukim di pedalaman di antaranya di Long Apari dan Long Pahangai, daerah paling hulu (remote area) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Harga beras di kawasan itu meroket sampai di atas Rp1 juta untuk kemasan 25 kg. Itu artinya harga per kg sekitar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu. Lebih dari dua sampai tiga kali lipat dari harga normal.

Lonjakan harga beras ini diikuti juga dengan harga kebutuhan pokok lainnya. Misalnya harga tabung gas besar mencapai Rp700 ribu dan  tabung gas kecil Rp300 ribu. Minyak goreng 5 liter Rp250 ribu, bensin eceran Rp30 ribu per liter dan telur ayam Rp10 ribu per butir.

Kenapa sampai terjadi? Ternyata di hulu Mahakam lagi terjadi musim kemarau, sehingga alur sungai mengering dan tidak mudah dilalui longboat, jenis perahu panjang bermesin yang menjadi transportasi utama. Sungainya menjadi dangkal dan membuat riam atau keham yang ada di sana sangat berbahaya.

Saya pernah ke sana. Salah satu keham paling menakutkan adalah Keham Udang. Bebatuan di alur itu berbentuk seperti udang, makanya disebut Keham Udang. Kalau lewat di sana umumnya penumpang diturunkan, hanya jurumudi dan jurumesin saja yang ada di longboat.  

“Sudah empat longboat pembawa bahan pokok jebol karena menghantam batu-batu yang keluar menonjol dari dasar sungai,” kata  Agustinus Lejiu, warga Long Apari seperti diberitakan Propublika.

Anggota DPD RI dapil Kaltim, Yulianus Henock Sumual menggambarkan kondisi di daerah Mahulu terutama Long Apari dan Long Pahangai sudah sangat genting. “Warga di sana terancam kesehatan dan keselamatan jiwanya,” begitu dia sebutkan.

Sehubungan itu, Henock minta pemerintah daerah segera mengambil tindakan yang cepat. “Jangan cuma jagoan tukang janji saja, tapi tak paham jika ada warga atau rakyat yang hidup dalam kesusahan,” tandasnya dalam keterangan tertulis.

Pemkab Mahulu sendiri sudah mengambil beberapa langkah. Di antaranya, kata Wakil Bupati  Yohanes Avun, dilakukan perbaikan jalan darat meski ruasnya belum sampai ke kedua kecamatan tersebut. Selain itu juga ada subsidi ongkos angkut untuk mengurangi lonjakan kenaikan harga barang.

Belum terdengar langkah darurat yang dilakukan Pemprov Kaltim. Sepertinya perlu juga program “Gratispol Beras Murah.” Tidak melulu dalam hal pendidikan.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp