Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menggagas pendirian Akademi Satpol PP sebagai pusat pendidikan unggul bagi para penegak Peraturan Daerah (Perda). 

Rencana ini mencuat dalam rapat bersama Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) dan langsung mendapat dukungan penuh dari Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini.

Menurut Anis, keberadaan akademi ini bukan sekadar keinginan, tetapi kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan penegakan perda yang semakin kompleks. 

“Satpol PP memang spesialis yang harus mendapatkan ilmu lebih dalam. Jika itu terpenuhi, saya sangat senang sekali,” ujarnya.

Adapun akademi ini dirancang dengan struktur kurikulum selama delapan semester dengan beban 144 SKS. Materi yang diajarkan mencakup teori ketertiban umum, manajemen operasional Satpol PP, psikologi massa, penanggulangan bencana, hingga praktik penanganan konflik sosial. 

Sementara itu, pendekatan yang diusung memadukan teori dan praktik lapangan secara intensif untuk membentuk personel yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Wali Kota Samarinda Andi Harun, menyambut baik gagasan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah strategis menuju transformasi sektoral yang lebih beradab dan berkelanjutan. 

Ia juga menekankan bahwa konsep pendidikan yang diusulkan tidak boleh sekadar meniru model pendidikan institusi lain, seperti IPDN.

“Pendidikannya nanti harus kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial. Boleh semi-militer tapi bukan copy-paste. Kita butuh SDM yang tangguh tapi tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional,” tegas Andi Harun.

Ia meminta konsep akademi ini disempurnakan dalam waktu maksimal satu pekan, sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pol PP. Bahkan, Andi Harun menyatakan kesiapannya untuk mempresentasikan sendiri rencana ini ke pemerintah pusat.

Jika terealisasi, Akademi Satpol PP di Samarinda ini berpeluang menjadi pusat pelatihan skala nasional, apalagi dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kian dekat.

“Gagasan ini hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kita harus berpikir progresif dan bertindak cepat agar ide besar ini tidak berhenti di atas kertas,” pungkasnya.

[NKH | RWT]