Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mulai merombak pejabat Eselon II di lingkungan pemerintahan, meski masih ada beberapa jabatan yang diisi pelaksana tugas (plt). Rotasi jabatan tersebut disorot oleh publik dan menuai pro kontra.

Adapun beberapa pejabat eselon II yang sudah dilantik diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Joko Istanto, Kepala Dinas Perhubungan Yusliando Kepala Dinas Pangan Fahmi Himawan, Kepala Bappeda Muhaimin, Kepala Pelaksana BPBD Buyung Budi Gunawan, Kepala Dinas Perpustakaan Lisa Hasliana, dan Staf Ahli Bidang II Siti Farisyah Yana.

Salah satu yang menarik perhatian ialah terpilihnya Muhaimin sebagai Kepala Bappeda Muhaimin, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Pemkot Balikpapan dibawah kepemimpinan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

Muhaimin menjadi satu-satunya pejabat tingkat kabupaten/ kota yang masuk dalam bursa penyaringan gelombang ini.

Dari sisi politik, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman Saipul Bachtiar menyebut bahwa gubernur telah menempatkan orang-orang terdekat atau orang-orang kepercayaannya pada sejumlah titik strategis. 

"Misalnya, adanya kedekatan antara gubernur dengan Ketua DPRD, lalu ditambah lagi dengan figur yang memiliki kedekatan personal dan loyalitas di posisi Kepala Bappeda," sebutnya pada Rabu (24/12/2025).

Jika ditinjau dari jenjang karier, Kepala Bappeda saat ini memang mengalami lompatan karier yang cukup signifikan, dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan langsung ke level provinsi sebagai Kepala Bappeda. Secara aturan, hal tersebut tidak melanggar ketentuan apapun karena masih menjadi kewenangan kepala daerah. 

"Namun, dari perspektif tata kelola dan etika birokrasi, posisi Kepala Bappeda merupakan “pos dapur” perencanaan yang sangat strategis" kata Saipul.

Ia menilai bahwa peran Bappeda sangat krusial. Tentunya dalam mengatur ritme perencanaan pembangunan, sesuai dengan visi misi yang dibawa oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Penempatan orang-orang yang dekat dan loyal tentu dapat mempermudah koordinasi, memperlancar proses perencanaan pembangunan, serta membantu menerjemahkan visi dan program kepala daerah secara lebih efektif. Loyalitas yang tinggi kepada pimpinan juga menjadi nilai tambah dalam mendukung percepatan program-program strategis.

Di sisi lain, terdapat potensi negatif yang harus diantisipasi. Kedekatan personal yang terlalu kuat berpotensi menggeser profesionalisme dan membuka celah praktik nepotisme, bahkan korupsi. Ini yang menurut saya perlu dijaga agar tidak terjadi dalam pemerintahan saat ini.

"Apakah keputusan diambil secara sepihak atau melalui kesepakatan bersama, itu saya tidak tahu. Namun ada diskusi mendalam untuk memastikan bahwa figur-figur yang dipilih benar-benar layak dan profesional dalam membantu mewujudkan agenda politik dan pembangunan daerah," tegasnya.

Saipul menyarankan agar gubernur perlu menghindari tafsir dan stigma publik bahwa struktur birokrasi diisi oleh lingkaran orang-orang dekat semata. Apalagi sistem yang digunakan adalah lelang jabatan, yang sejatinya bertujuan menempatkan figur-figur profesional dan menyingkirkan praktik nepotisme serta potensi korupsi.

"Jika hasilnya baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat, maka tim ini dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika muncul praktik-praktik yang menyimpang, maka hal itu akan menjadi catatan kritis publik terhadap pemerintahannya" tutupnya.

[RWT]