Kaltimtoday.co, Samarinda - Upaya Pemerintah Kota Samarinda menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mulai menunjukkan hasil, meski pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan belum sepenuhnya tuntas. 

Data terbaru menunjukkan tren perbaikan, namun di sisi lain efektivitas program penempatan kerja masih perlu dievaluasi agar selaras dengan kondisi pencari kerja di lapangan.

Berdasarkan proyeksi Pemkot Samarinda, TPT pada 2024 berada di angka 5,75 persen dan diperkirakan kembali turun menjadi 5,57 persen pada 2025. Angka tersebut disusun dari intervensi pelatihan dan perluasan kesempatan kerja yang digarap sejak dua tahun terakhir. 

Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat TPT Samarinda 2024 masih berada di kisaran 5,97 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penurunan pengangguran memang mulai terasa, tetapi belum sepenuhnya stabil jika dilihat dari berbagai basis pengukuran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, menegaskan bahwa upaya menekan pengangguran tidak dilakukan secara instan. Strategi utama Disnaker mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), dengan fokus pada peningkatan kompetensi pencari kerja. 

“Upaya kita banyak. Ada program pelatihan yang cukup besar, bekerja sama dengan BPVP Samarinda dan Disnakertrans Kaltim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, komposisi pengangguran di Samarinda masih didominasi lulusan SMA. Karena itu, pendekatan yang dipilih bukan sekadar penyaluran kerja, melainkan upskilling melalui pelatihan teknis dan sertifikasi. 

Disnaker juga menggandeng perangkat daerah lain, seperti Dinas PUPR untuk sertifikasi sektor konstruksi, serta mendorong program lintas OPD guna menjaga kualitas angkatan kerja.

Selain pelatihan, penempatan tenaga kerja diarahkan melalui jalur formal seperti job fair dan platform nasional Magang Hub. Program pemagangan ini dinilai mampu menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja. 

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnaker Samarinda, Waode Rosliani, menyebut partisipasi perusahaan terus meningkat. Pada batch kedua Magang Hub, Samarinda melibatkan 73 perusahaan, tertinggi kedua di Kalimantan Timur setelah Balikpapan.

Namun, meningkatnya partisipasi perusahaan belum sepenuhnya sebanding dengan efektivitas serapan tenaga kerja. Waode mengakui adanya kendala ketika peserta pemagangan memilih mundur setelah diterima. 

Kondisi ini menyebabkan sejumlah kuota perusahaan kosong dan belum bisa langsung digantikan karena mekanisme teknisnya masih dibahas. “Ini sedang kami evaluasi supaya tidak mengganggu kuota perusahaan,” jelasnya.

Kendala lain datang dari kriteria peserta Magang Hub yang masih dibatasi bagi lulusan maksimal satu tahun. Pembatasan ini menuai keluhan sebagian pencari kerja, terutama mereka yang telah lulus lebih lama namun belum mendapat kesempatan kerja. Disnaker pun membuka ruang evaluasi agar cakupan program bisa lebih inklusif.

Meski demikian, Pemkot Samarinda optimistis rangkaian pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan akan memberikan dampak nyata dalam menurunkan TPT pada tahun-tahun mendatang. 

Yuyum menegaskan, sinergi APBD, BPVP, dunia usaha, hingga masukan langsung dari pencari kerja menjadi kunci agar kebijakan ketenagakerjaan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tidak berhenti pada angka statistik semata.

[RWT]