Kaltimtoday.co, Samarinda - Tak dapat dimungkiri bahwa pandemi Covid-19 sangat menampar pariwisata. Namun, berbagai cara tengah diusahakan agar mampu membangkitkan kembali industri pariwisata.

Salah satunya dengan memberikan dana hibah sejak 2020 silam. Hibah tersebut merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan pada Pemda, usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten dan kota.

Disampaikan Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kaltim, Awang Jumri bahwa sektor pariwisata harus dikuatkan. Sudah sejak 2017 lalu, Awang menyampaikan soal corporate tourism responsibility (CTR).

Dijelaskan Awang, pada 2017 lalu sebenarnya sudah didiskusikan secara komprehensif. Semua sektor dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta DPRD Kaltim menghadirinya. Kala itu, dia berharap CTR bisa disepakati.

"Ada berapa persen dari jumlah keuangan atau jumlah donasi dari berbagai perusahaan di Kaltim. Misalnya mereka yang bergerak di batu bara atau sawit. Itu mereka banyak mengambil sumber daya dari Kaltim," beber Awang.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, para pelaku industri pariwisata bisa meminta kepada pemerintah untuk mengajukan sekian persen kepada pelaku industri ekstraktif tersebut. Sehingga, dana yang teralokasi itu benar-benar ke pariwisata. Jika ada dananya, pelaku industri pariwisata bisa bergerak.

"Kalau memang ada dananya, diorganisir secara bagus, kemudian kami tentukan siapa yang harus menjalankan, saya rasa itu bisa. Kami tidak akan bergantung dengan pemerintah. Itu yang namanya CTR. Kalau bisa disepakati, bagus sekali," lanjut Awang pada Senin (8/2/2021).

Jumlah industri ekstraktif di Kaltim cukup banyak. Jika kemudian mampu menyumbangkan sekian persen saja untuk pariwisata khususnya pengembangan adat, budaya, dan kualitas SDM maka dana yang didapat bisa dimaksimalkan.

"Kami hanya meminta sekian persen dari keuntungan para perusahaan itu. Saya sangat berharap, CTR ini bisa didorong lagi pada 2021. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman lain, jangan jenuh untuk menyampaikan ini," ungkap dia.

Perihal CTR tak bisa jika diusung oleh kalangan pramuwisata sendiri. Dijelaskan Awang, pramuwisata turun langsung ke lapangan dan melihat potensi yang dimiliki Kaltim.

"Kami banyak bertemu dengan pengelola restoran, para penari, para kepala adat. Mereka juga usulnya sama dan sampaikan keadaan sebenarnya. Mereka itu dieksploitasi, disuruh melakukan pekerjaan. Tapi kembalinya seperti apa? Jadi saya pikir, hal ini bisa dibungkus dengan nuansa CTR tadi," lanjut dia.

Awang memberi contoh, kala itu untuk membelikan kostum penari adat saja sampai harus mengajukan proposal. Namun jika memiliki dana taktis, maka pengelolaan pariwisata akan lebih bagus. Hal tersebut tak menyusahkan pemerintah dan DPRD Kaltim cukup menerbitkan regulasinya.

[YMD | RWT]