Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pendidikan gratis (Gratispol) dari pemerintah provinsi Kaltim sukses membiayai puluhan ribu mahasiswa baru melalui UKT gratis. Dibalik kesuksesan tersebut, rupanya masih menyisakan segelintir permasalahan terutama mahasiswa yang tidak tersentuh Gratispol.

Seorang mahasiswi dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan jurusan S2 Manajemen Teknologi (Kelas Eksekutif), Ade Rahayu Putri mengeluhkan program Gratispol tersebut.

Saat itu, tidak ada penjelasan bahwa Gratispol hanya berlaku untuk kelas reguler. Setelah lulus seleksi masuk ITK, ia mengetahui adanya dua kelas, yakni reguler (tatap muka harian) dan eksekutif (online dengan pertemuan offline bulanan).

Sebelum mendaftar Gratispol, Ade yang memilih kelas eksekutif telah menanyakan langsung kepada admin Gratispol terkait peluang mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut.

Berdasarkan jawaban tertulis admin Gratispol, dirinya diperbolehkan mendaftar, termasuk kelas malam atau eksekutif selama tersedia di kampus. 

"Karena kata admin gratispol mahasiswa eksekutif boleh daftar, akhirnya saya daftar, mengunggah seluruh berkas, dan mengikuti seluruh tahapan seleksi," ucap Ade pada Sabtu (17/01/2026).

Walhasil, pada pengumuman tahap dua, sejumlah mahasiswa kelas eksekutif ITK dinyatakan lolos sebagai penerima Gratispol dan status tersebut masih tercantum aktif di akun masing-masing.

Sesuai ketentuan awal, mahasiswa kelas eksekutif membayar UKT penuh sebesar Rp 15 juta di semester pertama, dengan skema Rp 10 juta akan diganti oleh Gratispol dan Rp 5 juta ditanggung pribadi. 

Setelah satu semester berjalan dengan baik dan IPK dinilai memuaskan, mahasiswa menunggu kejelasan pengembalian dana serta skema pembayaran semester berikutnya.

Namun, secara tiba-tiba pada 13 Januari 2026, mahasiswa bersangkutan menerima surat resmi yang menyatakan bahwa kelas eksekutif, kelas malam, dan sejenisnya tidak lagi memenuhi kriteria penerima Gratispol.

"Padahal saya sudah tercantum nama saya dan lolos program Gratispol. Tapi baru kemarin saya dapat surat, kelas eksekutif tidak tercantum program tersebut," imbuhnya.

Surat tersebut membawa kekecewaan bagi Ade, serta mahasiswa kelas eksekutif lainnya. Awalnya berharap mendapat keringanan biaya kuliah, namun justru tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

"Jadi kaya merasa ditipu. Ini merugikan dan bahkan ada sebagian mahasiswa yang mengundurkan diri dari perkuliahan, karena pembatalan ini dilakukan setelah perkuliahan berjalan selama enam bulan," imbuhnya.

Gratispol Tak Tersentuh, Mahasiswa Ini Putuskan Rencana Pengunduran Diri dari Perkuliahan

Masih di kampus yang sama, Prengki Lamasi Elias Aritonang, Mahasiswa S2 Manajemen Teknologi ITK (Kelas Eksekutif) juga mengeluhkan dengan program Gratispol. Masalah serupa seperti pada saat pertama kali mendaftar Gratispol, Prengki juga sempat menghubungi tim admin Program Gratispol Pemerintah Provinsi melalui WhatsApp. Ia menanyakan apakah program tersebut bisa diikuti oleh calon mahasiswa yang bekerja atau yang mengambil kelas eksekutif. 

"Dari balasan admin Gratispol, disampaikan bahwa program tersebut bisa diikuti, dengan syarat kampus menyediakan kelas yang dimaksud," ucap Prengki.

Tanpa pikir panjang, Prengki pun mendaftar dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi hingga dinyatakan lulus sebagai penerima program. Pengumuman kelulusan tersebut juga disiarkan secara resmi melalui media sosial Pemerintah Provinsi.

Namun setelah semester pertama selesai, baru muncul informasi bahwa bantuan Gratispol untuk kelas eksekutif tidak jadi dilanjutkan atau dibatalkan.

"Saya sudah membayar biaya kuliah sebesar Rp15 juta, sementara bantuan yang ditanggung sebesar Rp10 juta, sehingga terdapat selisih Rp5 juta. Saya mengira kelebihan tersebut akan diperhitungkan untuk semester selanjutnya. Namun dibatalkan sepihak," ujarnya.

Akibat pembatalan tersebut, Prengki berencana untuk mengundurkan diri dari perkuliahan dan sudah menyampaikan hal tersebut kepada dosen wali.. Dosen wali menyampaikan akan mencoba mengonfirmasi lebih lanjut ke pihak pimpinan ITK, baik ke direktur maupun ke pihak program studi.

"Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkuliahan dengan biaya mandiri. Niat saya awalnya adalah untuk belajar dan menambah pengetahuan, tetapi dengan situasi seperti ini saya merasa seolah-olah telah dibohongi. Hal tersebut bertolak belakang dengan niat awal saya," tutupnya.

[RWT]