Kaltimtoday.co, Samarinda - Bisnis kuliner tampak sedang tren di Samarinda. Selain UMKM, perusahaan waralaba dengan nama-nama terkenal mulai bermunculan. Apalagi, mereka hadir di pusat perbelanjaan yang cukup besar.

Ada beberapa contoh waralaba yang berhasil menarik perhatian masyarakat Samarinda. Misalnya, dulu gerai McDonald's hanya ada satu yang bertempat di Samarinda Central Plaza (SCP). Namun kini, McDonald's juga membuka cabang baru di Jalan S Parman dan Untung Suropati.

Starbucks Coffee juga demikian. Awalnya berdiri di BIG Mall Samarinda saja. Namun kini, sudah ada di SCP, Jalan S Parman, dan di Jalan Siraj Salman. Seakan tak mau ketinggalan dan berupaya cari peluang, waralaba lain kembali berdatangan. Di BIG Mall misalnya, ada gerai Pan & Co, Reddog, Sushiok!, Yoshinoya, Marugame Udon, dan Imperial Kitchen.

Tak dapat dimungkiri, bisnis food and beverages (F&B) seperti yang disebutkan di atas turut menyumbang dampak signifikan ke pendapatan pajak restoran di Samarinda. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, realisasi pajak restoran pada 2022 silam mencapai Rp 89.256.806.546,89. Nilai tersebut melampaui target Bapenda yang semula sekitar Rp 82 miliar.

Realisasi pajak restoran pada 2022 juga lebih besar dibanding 2021 yang targetnya hanya Rp 57 miliar tapi realisasi pajaknya mencapai Rp 61 miliar. Kepala Bapenda Samarinda, Hermanus Barus menyebutkan, adanya lonjakan pajak restoran menjadi bukti bahwa perekonomian Kota Tepian kembali bangkit setelah diterpa pandemi sejak awal 2020.

"Terlihat bertambahnya usaha kuliner, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membangun Samarinda semakin tinggi," beber Barus, Selasa (3/1/2023).

Kendati begitu, Bapenda Samarinda selalu berusaha untuk menyampaikan sosialisasi kepada wajib pajak agar bisa menambah kesadaran untuk bayar pajak tepat waktu. Salah satunya, Bapenda menjalin kerja sama dengan Bankaltimtara.

Namun, akibat adanya prediksi resesi ekonomi pada 2023 ini, maka Pemkot Samarinda mau tidak mau menurunkan target pajak restoran di APBD Tahun Anggaran 2023 kali ini menjadi Rp 70 miliar.

"Berhubung adanya prediksi resesi di 2023, maka untuk azas ke hati-hatian, kami memasang target Rp 70 miliar. Kami berharap itu (resesi) tidak terjadi, nanti kami akan lihat realisasinya dan akan kami revisi di APBD perubahan kalau kondisinya lebih baik," jelas Barus.

Respons lain juga disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo. Menurutnya, dengan menjamurnya waralaba makanan yang sebagian besar dari luar negeri, maka akan berpengaruh pada ketahanan pangan lokal.

"Budaya konsumtif akan semakin terus terjadi dan bahan impor pun semakin tinggi. Sehingga, makanan lokal pun tergerus. Tidak ada lagi nasi kuning, nasi pecel," ujarnya.

Pada saat pemerintah kerap kali menegaskan harus ada ketahanan pangan dengan bahan pangan lokal, nyatanya pembukaan izin bisnis waralaba bisa dengan mudah dilakukan. Mengingat bahan-bahan yang digunakan juga mesti impor. Khawatir ketahanan pangan akan menghilang di Samarinda.

Kendati begitu, Purwadi berharap Pemkot Samarinda bisa mengeluarkan aturan tegas untuk membatasi masuknya bisnis waralaba dari luar negeri. Sekaligus memberdayakan pengusaha kuliner lokal yang kualitasnya pun tidak kalah dengan luar negeri. Dia memberikan contoh seperti Bali dan Jawa, di mana seluruh tempat wisata atau publik wajib menyertakan 20 persen UMKM lokal.

"Samarinda pun seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya waralaba dari luar, biar tidak ada monopoli yang bisa menggusur UMKM lokal," tutupnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.