Kaltimtoday.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan mengapa gaji guru dan dosen di Indonesia masih tergolong kecil, meskipun anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,3 triliun. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pendidik harus disertai penerapan sistem insentif yang adil, transparan, dan berbasis kinerja.

“Banyak yang mengatakan di media sosial, profesi dosen atau guru kurang dihargai karena gajinya kecil,” ujar Sri Mulyani saat Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis (7/8/2025).

Ia mengatakan, pemberian tunjangan tidak cukup hanya mengandalkan pemerataan, melainkan harus mempertimbangkan kualitas dan kontribusi nyata para pendidik.

“Begitu menjadi dosen mendapat hak tunjangan, tapi kinerjanya tetap harus diukur,” tegasnya.

Sri Mulyani menilai persoalan gaji guru dan dosen merupakan bagian dari tantangan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Anggaran besar di sektor pendidikan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia.

“Apakah kita memberi penghargaan atas prestasi, atau hanya membagi uang demi pemerataan?” katanya.

Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan 20% dari total anggaran untuk pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, antara lain:

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,1 juta mahasiswa
• Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa
• Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 kampus negeri

Selain itu, anggaran juga mencakup tunjangan profesi guru non-PNS bagi 477.700 guru, sertifikasi untuk 666.900 guru, pembangunan dan rehabilitasi 22.000 sekolah, serta program baru Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Mulyani memaparkan bahwa dana abadi pendidikan saat ini telah mencapai Rp 154,1 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp 175 triliun. Dana ini digunakan untuk beasiswa dan riset melalui LPDP yang telah mengirim ribuan pelajar ke universitas ternama dunia seperti MIT, Harvard, dan Oxford.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak riset bagi industri melalui skema super tax deduction hingga 300 persen. Sri Mulyani berharap, kolaborasi antara pendidikan dan industri dapat mempercepat kemajuan sains dan teknologi nasional.

[RWT]