Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dua organisasi mahasiswa di Kutai Kartanegara (Kukar), PMII dan GMNI, menggelar aksi damai dengan nama Aliansi Suara dari Mahakam di Taman Titik Nol Tenggarong, Sabtu (26/7/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap tindakan represif oleh oknum aparat.

Dengan membawa tema “Tolak Represifitas Aparat, Semua Sama di Mata Hukum”, para mahasiswa menyuarakan keresahan atas kasus-kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini.

Koordinator lapangan aksi dari GMNI Kukar, Inayah Ayu Putriana, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk refleksi sosial atas ketidakadilan yang terus berulang. Ia menyebut bahwa sikap represif aparat justru merusak citra penegak hukum dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Apa yang kami lakukan hari ini adalah bentuk edukasi publik. Masyarakat harus paham bahwa hukum seharusnya berlaku adil, dan tak satu pun yang kebal hukum,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap tertulis, mereka merujuk pada sejumlah peristiwa seperti Aksi Reformasi Dikorupsi tahun 2019, Aksi Omnibus Law di 2020. Tak hanya itu, intimidasi terhadap aktivis dan masyarakat adat, hingga kekerasan menjelang pemilu dan penolakan tambang di tahun 2024.

Mereka juga menyinggung situasi di Kukar dimana warga sipil sempat dipukul oleh aparat pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini menjadi motivasi aliansi ini menggerakkan aksi solidaritas.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Kukar, Syaiful Salim, juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus bersih dari kekerasan. Dirinya meminta aparat lebih profesional dan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap tugasnya.

“Represifitas itu bentuk pelanggaran hukum. Kami mengecam keras tindakan oknum yang menyalahgunakan wewenang,” ujar Syaiful.

Meski hanya diikuti sekitar 20 peserta, aksi ini berjalan tertib dan tetap menyita perhatian masyarakat sekitar. Mereka membawa sejumlah kertas berisi rilis rangkuman represifitas aparat dan membagikannya ke masyarakat sebagai ajakan untuk tidak tinggal diam saat menyaksikan ketidakadilan.

Aliansi Suara dari Mahakam juga menyerukan agar lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK lebih aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Mereka mendorong penyelesaian berbagai kasus kekerasan oleh aparat dengan mekanisme hukum yang transparan.

“Kita masih punya ruang hukum dan lembaga pengawas. Tapi tanpa tekanan publik, semua itu bisa lumpuh. Aksi ini adalah bentuk tekanan itu,” tutupnya.

[RWT]