Oleh: Bintang Aulia Wijaya, Mahasiswa Sarjana Hubungan Internasional 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Konflik ini bermula saat berita pengakuan dari Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin yang secara eksplisit mengatakan bahwa gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulannya bisa mencapai Rp100 juta—setara dengan Rp3 juta per hari. 

Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI mengatakan bahwa angka tersebut bukanlah kenaikan gaji untuk DPR. Melainkan kompensasi fasilitas rumah jabatan yang ke depannya akan ditiadakan.

Fasilitas rumah jabatan tersebut sebenarnya bertujuan untuk diberikan kepada anggota dewan—khususnya yang berasal dari luar daerah—agar tetap memiliki dukungan biaya tempat tinggal selama bertugas di Jakarta.

Mengingat tingkat kehadiran DPR yang jarang maksimal bahkan acap disebut sering membuat kebijakan kontroversial, rasanya kurang etis jika mereka diperbolehkan untuk membandingkan dengan situasi ekonomi indonesia saat ini. 

Total anggaran yang dikeluarkan untuk anggaran tunjangan rumah ini disebut mencapai Rp1,74 Triliun dengan asumsi Rp50 juta dikalikan 60 bulan dan 580 anggota DPR yang menjabat. Sementara efisiensi anggaran masih dilakukan hingga hari ini. (BBC News, 19 Agustus 2025)

Dirasa kebijakan Indonesia mulai eksentrik, masyarakat pun melakukan aksi demonstrasi pertama pada 25 Agustus 2025. Yang diajukan adalah tuntutan untuk membubarkan DPR RI. Tak jelas siapa inisiatornya, tuntutannya pun tidak masuk akal. Aksi ini memancing kelompok anarkis untuk keluar. Yang bertujuan untuk memvalidasi narasi anarkis yang dibuat Kapolri kemarin, saat aksi massa di Pati, Jawa Barat. (Kompas.com, 14 Agustus 2025)

Jika diperhatikan dengan seksama, poster seruan aksi tersebut tampak berbeda dengan poster yang biasa dipublikasikan oleh kelompok mahasiswa, ataupun organisasi masyarakat. Tipografi yang dinilai sangat berantakan, narasi ambigu yang mengarah pada perselisihan antara Presiden dan DPR seperti tagar yang digunakan (#DesakPrabowoBubarkanDPR) ini sangat khas dengan penyebaran informasi buzzer aparat.

Alhasil, banyak yang terkecoh dan percaya dengan poster tersebut. Amarah mereka memuncak, muak dengan rezim saat ini.  Massa aksi demo saat itu didominasi oleh buruh dan pelajar STM, bukan mahasiswa ataupun aliansi BEM SI.

Tentu saja membubarkan DPR adalah hal yang mustahil dilakukan. Karena jika DPR dibubarkan, maka sistem presidensial kita juga akan ikut hancur, trias politika tidak akan berjalan. Justru hal tersebut akan membawa Indonesia kembali ke jurang otoriter.

Kemudian, aksi demonstrasi kedua dilakukan pada 28 Agustus 2025. Ini adalah demo besar-besaran yang dilaksanakan di beberapa sudut kota di Indonesia: Serang-Banten, Bandung-Jawa Timur, Semarang-Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur, Medan-Sumatera Utara, Banda Aceh-Aceh, Batam-Kepulauan Riau, Bandar Lampung-Lampung, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Pontianak-Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar-Sulawesi Selatan, dan daerah lainnya.

Tuntutan yang dibawakan adalah tentang penghapusan outsourcing (alih daya) dan penolakan upah murah, stop pemutusan hubungan kerja (PHK), reformasi pajak perburuhan, sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law, sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memberantas korupsi, serta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu (mendesain ulang sistem Pemilu 2029).

Kericuhan mulai terjadi saat aparat yang berjaga di balik kawat berduri mulai menembakkan water cannon untuk mengurai massa. Tak hanya itu, juga berulang kali melemparkan gas air mata kepada para demonstran. Semburan air bertekanan tinggi dan pedihnya gas air mata itu menyebabkan situasi makin tidak kondusif. Korban yang berjatuhan bukan lagi massa aksi demo, melainkan juga warga sipil lainnya yang terkena imbas.

Kabar duka terdengar saat pengemudi ojek online dinyatakan meninggal dunia setelah ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob jenis Baracuda di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Diketahui bahwa korban bernama Affan Kurniawan (21) yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (aplikasi GoJek). Menurut Hafidz (40), rekan kerja Affan yang juga berprofesi sebagai driver, Affan sebenarnya tidak sedang ikut dalam aksi demonstrasi pada 28 Agustus kemarin. Ia hanya sedang bekerja, yakni mengantarkan orderan GoFood malam itu. "Dia nggak ikut demo, lagi mau nyeberang kena mobil barracuda ngebut jadi kelindes. Saya ada di TKP, saya lagi lihat orang tawuran. Teman-teman langsung bawa ke RS, di perjalanan nggak ketolong. Meninggal pas perjalanan," ujar Hafidz. (Detik.com, 29 Agustus 2025)

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Anggota Brimob—yang bernama Jemmy—memohon maaf maaf dan akan bertanggung jawab akan insiden yang tidak bisa terelakkan tersebut. “Saya perwakilan atas nama pimpinan, memohon maaf apabila itu—pembunuhan terhadap Affan—memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari,” jelasnya dalam video unggahan yang beredar di media sosial. Pemilihan kalimat “tidak bisa kita hindari” seakan-akan mereka sedang berusaha untuk mencuci tangan.

Fakta yang terjadi adalah, sebelum Affan menghembuskan napas terakhirnya, ia tak hanya ditabrak. Mobil rantis itu terus saja menancapkan gas berusaha kabur dari jalanan dan melindas tubuh Affan tanpa ampun. Ini bukan lagi ketidaksengajaan, melainkan pembunuhan. Harapan kecil dapat saja terjadi andaikata mobil tersebut tidak berusaha untuk kabur dan memaksakan diri melewati tubuh Affan.

Tak hanya itu, selain membunuh Affan, aparat kepolisian juga melakukan kekerasan terhadap para demonstrator secara brutal.

Amarah masyarakat Indonesia tak dapat dibendung. Mereka memanggil aparat kepolisian sebagai anjing pemerintah karena dianggap hanya patuh kepada tuannya saja, dan mengesampingkan kemanusiaan. Bagaimana bisa ia lebih memilih untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah daripada dia, yang jelas bersalah, mati dikeroyok.

Selain itu, telah beredar di media sosial tentang unggahan viral dari anggota Polri—yang dianggap anjing pemerintah—yang sedang bertugas dalam aksi tersebut menampakkan betapa bangganya mereka telah melumpuhkan para demonstran. “tadi kan teriak polisi anjing ya dek ya?” ujar postingan status instagram milik @suynotf0und yang menampilkan gambar para peserta aksi sedang tidak berdaya dengan tangan terikat. 

Setelah sekian banyak kasus yang telah dilakukan oleh banyaknya “oknum Polri”, masyarakat semakin skeptis dan mempertanyakan kredibilitas mereka. Banyak masyarakat yang menyuarakan tentang reformasi Polri, guna pembaruan dan perbaikan menyeluruh dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kepada siapa lagi kita dapat meminta bantuan? Sementara pembunuhnya adalah polisi itu sendiri. Sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah melupakan kasus Gamma (16) yang meninggal setelah ditembak polisi (2024). Begitu juga dengan Afif (13) yang meninggal setelah ditembak polisi (2024), tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 nyawa (2022), dan teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo (2025). 

Polisi boleh saja bersenjata, tapi yang mereka tembak justru kepercayaan rakyat. Dan sayangnya, pelurunya sudah terlalu banyak yang bersarang di tubuh keadilan.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp