Kaltimtoday.co, Samarinda - Minimnya sosialisasi Program Sekolah Rakyat menjadi persoalan serius yang menjadi sorotan serius bagi Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah.

Menurutnya, masih banyak masyarakat utamanya dari kelompok keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum mengetahui keberadaan program Sekolah Rakyat.

“Saat ini kami di DPRD menerima banyak pertanyaan dari warga. Mereka ingin tahu apa itu Sekolah Rakyat, bagaimana cara mendaftarnya, siapa saja yang bisa ikut, dan bagaimana masa depannya nanti,” ujar Harminsyah.

Belum meratanya sosialisasi ini berdampak pada  efektivitas program hingga partisipas masyarakat yang menjadi sasaran realisasi program. Sebagai solusi, ia menyarankan seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan membangun sinergi dalam proses menjangkau kelompok masyarakat sasaran.

Para pemangku kepentingan yang dimaksud termasuk di antaranya pemerintah kota, dinas pendidikan, aparat kecamatan dan kelurahan, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta elemen media.

“Ini bukan sekadar tugas dinas pendidikan. Ini tugas bersama. DPRD siap membantu, bahkan kami sudah mulai turun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan Program Sekolah Rakyat kepada masyarakat,” kata Harminsyah melanjutkan.

Tak hanya mengoptimalkan penyebaran informasi, dalam kesempatan itu Harminsyah turut mendorong terbentuknya mekanisme yang matang terkait delik aduan hingga fasilitas pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam administrasi pendaftaran.

“Tujuannya tentu supaya lebih inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar,” tuturnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai salah satu wilayah implementasi Sekolah Rakyat perlu membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari berbagai instansi lintas sektor. 

Nantinya, tim tersebut akan mengawal setiap tahapan proses implementasi Program Sekolah Rakyat. Mulai dari proses rekrutmen hingga monitoring dan evaluasi dampak program.

“Saya percaya jika kita bekerja bersama, program ini bisa sukses besar. Tapi kalau dibiarkan berjalan sendiri tanpa koordinasi dan dukungan, dampaknya tidak akan maksimal.”

Selain mengandalkan APBN, Harminsyah menilai, apabila program Sekolah Rakyat juga memperoleh alokasi dana dari APBD Samarinda maka dampak program ini akan jauh lebih berkelanjutan.

Ia turut menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus diukur dari dampaknya, seperti berkurangnya angka putus sekolah dan meningkatnya partisipasi serta optimisme masyarakat terhadap pendidikan.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan anak-anak Samarinda kehilangan masa depan hanya karena tidak sekolah. Sekolah Rakyat adalah langkah awal. Tugas kita sekarang adalah memastikan program ini sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan,” kuncinya.

[NKH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]