Nasional
Purna Paskibraka Indonesia Desak Klarifikasi Dugaan Larangan Hijab pada Paskibraka 2024

Kaltimtoday.co, Jakarta - Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) menyatakan kekhawatiran terkait adanya dugaan pelarangan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Isu ini mencuat setelah prosesi Pengukuhan Paskibraka Nasional yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (13/8/24).
Ketua Umum PP PPI, Gousta Feriza, mengungkapkan bahwa mereka menerima laporan dari beberapa orang tua anggota Paskibraka dan Pengurus Daerah PPI mengenai beberapa anggota yang biasanya mengenakan hijab, namun tidak melakukannya saat pengukuhan.
"Ada kejadian yang cukup mengkhawatirkan pada prosesi pengukuhan Paskibraka Nasional 2024. Seluruh anggota putri tampak tidak mengenakan hijab, yang merupakan pemandangan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar Gousta di Jakarta, Rabu (14/8/24).
PP PPI meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang mengelola Paskibraka, terkait dugaan pelarangan ini. Gousta mempertanyakan apakah hijab dianggap mengurangi keindahan atau keanggunan anggota Paskibraka Putri, serta mengapa mereka diperbolehkan mengenakan hijab selama pelatihan, namun dilarang saat prosesi pengukuhan.
Gousta juga menyoroti potensi bertentangan dengan prinsip kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kebebasan beragama.
Untuk menindaklanjuti isu ini, PPI berencana mengunjungi Istana dalam waktu dekat untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait dugaan pelarangan hijab bagi anggota Paskibraka 2024.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Hotman Mau Dansa di IKN
- Dari OIKN hingga Kemenpora, Ini Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Efisiensi Anggaran Terbesar
- Dampak Pembangunan IKN Jadi Ancaman Kelestarian Teluk Balikpapan
- Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan IKN Masih Diblokir, Progres Terhambat
- Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Anggarkan Rp 48,8 Triliun hingga 2029