Kaltimtoday.co, Penajam - Ketua Umum Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) yang juga menjabat Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) mengharapkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Hal itu dia ungkapkan saat Rakornas dan seminar nasional Aspeksindo di Jakarta pada 31 Maret-1 April 2021.

AGM menyampaikan bahwa, Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari kepulauan dan pesisir namun, beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat terkadang berbenturan. Misalnya terkait batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

"Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa," ujar AGM.

Pihaknya juga menerangkan, para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Aspeksindo meminta 0 hingga 4 mill wewenang tersebut dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Sebab, masyarakat pada umumnya akan menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah daerah ketimbang pemerintah provinsi.

"Nelayan-nelayan ngadunya ke daerah, itu yang menjadi masalah. Kita harus selesaikan ini," tegasnya.

Kesejahteraan nelayan juga harus mendapat perhatian pemerintah pusat, karena rata-rata ekonomi nelayan di Indonesia di bawah garis kemiskinan, apalagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Misalnya dengan meningkatkan kompetensi nelayan maupun bantuan penganggaran peningkatan kapasitas kapal. Termasuk pengetahuan untuk menjaga kelestarian alam, seperti tidak boleh merusak terumbu karang, atau menggunakan bom untuk mencari ikan.

"Seandainya ada penganggaran dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan untuk meng-upgrade teknologi tersebut, yang akan diuntungkan pertama adalah ekonomi masyarakat kita, kemudian akan menjadi keuntungan kita. Daerah untung pasti negara juga untung," tuturnya.

Dirinya merasa prihatin sebab, masih banyak nelayan Indonesia yang menggunakan kapal kayu tradisional untuk mencari ikan. Padahal nelayan sejumlah negara tetangga telah tersentuh teknologi. Aspeksindo juga terus mendorong RUU Kepulauan di DPR RI tentang kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

"RUU Prolegnas sudah dibahas dan dalam waktu dekat sudah ditetapkan, semoga menjadi manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]