Kaltimtoday.co, Samarinda - Ramai pemberitaan mengenai sejumlah pernyataan mengenai isu sewa helikopter miliaran rupiah di pemerintahan provinsi era sebelum Rudy-Seno, usai salah satu anggota Tim Ahli Gubernur Kaltim membuka data perihal penyewaan tersebut di live streaming media nasional. 

Dalam informasi sebelumnya, Sudarno sebagai anggota TAGUPP Kaltim menyebut bila pengadaan mobil mewah lebih efisien ketimbang pemerintah melakukan sewa helikopter senilai Rp2 miliar per bulan.

Belanja sewa yang sebelumnya dirancang oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian diubah dan dibuat lebih efisien. Sudarno menjelaskan, bila dia memakai diksi ‘pemerintah sebelumnya’ yang berarti pemerintah yang memimpin Kaltim sebelum Rudy-Seno

Atas pernyataan tersebut, walhasil menuai respon dari Mantan Gubernur sebelumnya yakni Isran Noor.  ia membantah keras jika biaya sewa tersebut mencapai angka tetap Rp2 miliar secara rutin setiap bulan.

"Tuduhan itu tidak benar. Tidak ada angka sewa seperti itu tiap bulan," tegas Isran dalam pernyataannya.

Isran sangat menyayangkan jika penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan peninjauan daerah kini justru dipolitisasi dengan angka-angka yang dianggapnya menyesatkan.

Tidak sampai situ, Roy sebagai Juru Bicara Isran-Hadi saat Pilkada kemarin, turut menyayangkan pernyataan tersebut karena dinilai membawa-bawa nama pemerintahan Isran Noor–Hadi Mulyadi tanpa dasar yang jelas.

"Sebagai mantan tim kuasa hukum sekaligus juru bicara Isran Noor-Hadi Mulyadi, kami menyayangkan pernyataan itu. Kami sudah mengakui hasil politik yang ada, tetapi jangan sampai nama pemerintahan sebelumnya terus dibawa-bawa," imbuhnya.

Diwawancara terpisah, Sudarno menegaskan jika pernyataannya sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menyasar atau menyinggung pemerintahan tertentu.

“Satu yang pasti, saya sangat menghormati beliau sebagai mantan Gubernur Kaltim. Mudah-mudahan beliau selalu sehat,” ujar Sudarno.

Kendati begitu, ia menjelaskan bahwa pernyataannya mengenai rencana penyewaan helikopter merujuk pada pembahasan APBD 2025 yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yakni 2024. Isu tersebut, kata dia, muncul dalam proses rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini.

“Saya menyebutkan bahwa itu merupakan pembahasan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam proses rasionalisasi APBD, beberapa program kemudian dialihkan ke program lain yang dinilai lebih prioritas,” tutupnya.

[RWT]