Kaltimtoday.co, Sangatta - Wacana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai digaungkan bahkan pemerintah akan memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin.

“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin?" tanya Agusriansyah saat dikonfirmasi, Kamis (20/5/2021).

"Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka belum semuanya terealisasi apalagi yang berada di pedalaman. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli,” imbuhnya.

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

 

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

View this post on Instagram

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Hijaukan Area Agrowisata Desa Bukit Makmur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bangun Gedung TK Madani di Desa Pengadan

Baca Juga: Gelaran Seni dan Kreasi Semarakkan Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Desa Bangun Jaya

Baca Juga: Keuskupan Agung Samarinda Promosikan Kesehatan Reproduksi dan Cegah Stunting

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Ingin Sampaikan Aspirasi ke Pj Gubernur Kaltim, Ratusan Warga Kampung Sidrap Gelar Demonstrasi

Dalam pandangan Agus, bagaimana mungkin PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai.

"Kami tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?" kata dia.

Oleh sebab itu, Agus meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.

“Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?” jelasnya.

Menurut Satgas Covid-19 Kutim itu semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.

"Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan,” tegas Agus.

Daftar periksa protokol kesehatan tersebut berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik.

Lebih lanjut, Agus meminta agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus berdasarkan zonasi Covid-19.

"Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi. Untuk zona orange dan merah saya sarankan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada orang tua murid” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]