Kaltimtoday.co, Samarinda - Larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar tingkat SMP hingga SMA di Samarinda sudah berlaku sejak beberapa bulan terakhir. Aturan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 500.11.1/021/100.05 yang diterbitkan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub).  

Tujuannya, menekan angka kecelakaan lalu lintas yang banyak melibatkan kalangan pelajar. Imbas dari kebijakan ini, sekolah-sekolah pun tak lagi menyediakan lahan parkir bagi siswanya.

Namun, penerapan aturan tersebut memunculkan persoalan baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 5 Samarinda, Nani Heriyani menyebut, pihaknya mendukung penuh kebijakan itu karena alasan keselamatan, tetapi menyoroti ketiadaan moda transportasi alternatif. 

“Banyak orang tua yang mempertanyakan, jika anak-anak tidak boleh membawa kendaraan, lalu bagaimana mereka bisa sampai ke sekolah,” ujarnya kepada Kaltim Today, Kamis (2/10/2025).

Ia menambahkan, penggunaan transportasi daring seperti ojek online justru menambah beban biaya yang besar bagi keluarga. Sementara antar jemput orang tua juga tidak selalu memungkinkan, apalagi jika mereka bekerja penuh waktu. Kondisi lalu lintas padat di kawasan tertentu, seperti Jalan Juanda, turut memperparah keadaan.  

Nani berharap ada solusi konkret berupa transportasi massal yang murah bahkan gratis. “Kalau ada transportasi umum gratis, saya yakin orang tua akan sangat mendukung karena bisa mengurangi pengeluaran sehari-hari,” imbuhnya.

Merespons keluhan tersebut, Dishub Samarinda menyiapkan langkah strategis. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program uji coba bus gratis khusus pelajar. 

“Kami mendorong rencana strategis pengadaan angkutan umum massal berbasis skema buy the service. Dengan ini, berbagai persoalan seperti kemacetan, parkir liar, polusi udara, hingga kecelakaan bisa terurai,” jelasnya.

Untuk tahap awal, Dishub akan menyewa 8 hingga 12 unit bus yang beroperasi di kawasan Samarinda Kota. Bus ini akan melayani pelajar pada dua waktu, yakni 2,5 jam di pagi hari dan 2,5 jam di siang hari. Uji coba dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan pada Oktober atau November 2025, dengan anggaran sebesar Rp600–900 juta.

“Setelah program berjalan dan dinyatakan efektif, kami akan mengundang kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada pelajar. Nantinya, penggunaan bus akan terintegrasi dengan aplikasi khusus agar lebih tertib dan terpantau,” tambah Manalu.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya menjawab keluhan orang tua dan sekolah, tetapi juga bagian dari visi besar menata transportasi kota Samarinda. Wali Kota Samarinda disebut telah memberikan persetujuan terhadap wacana ini, sehingga Dishub optimistis program bisa segera terealisasi. 

“Bus ini kami siapkan untuk semua pelajar di jalur yang dilalui. Tujuan utamanya jelas: menghadirkan transportasi aman, terjangkau, dan ramah lingkungan,” singkatnya menutup.

[NKH | RWT]