Kaltimtoday.co, Samarinda - Masih ingat dengan beredarnya video ribut-ribut antar pejabat yang menyebar di dunia maya, dan memperlihatkan dua lembaga dari Pemerintah Kota (Pemkot) dengan DPRD Samarinda nyaris adu jotos rupanya berbuntut panjang.

Kamis (16/1/2020) sore kemarin, tercatat sebanyak tujuh mantan anggota dewan yang terlihat dalam rekaman berdurasi 43 detik itu, menuturkan pada awak media, kalau hal itu terjadi lantaran menghilangnya dana aspirasi yang telah mereka sah kan pada APBD sebelumnya.

"Kami akan terus lanjutkan ini, bahkan hingga ke KPK," ucap mantan anggota dewan Fraksi PDIP, Datu Khairil Usman saat menggelar press konpres, Kamis (16/1/2020).

Laporan tersebut didasari kekecewaan mantan anggota dewan ini lantaran usulan program mereka dialihkan tanpa persetujuan.

"Usulan saya itu pengerjaan drainase di Sungai Kunjang, terus yang diwujudkan malah di daerah Sambutan," imbuh Datu.

Datu menjelaskan, sebelumnya telah mengkroscek usulan aspirasinya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mulanya usulan tersebut disebut telah terakomodir di APBD-Perubahan 2019.

Tetapi, setelah dikroscek ke Badan Perencaan dan Pembangunan (Bappeda) ternyata nomemklatur program bergeser ke wilayah di luar seharusnya.

Datu beralasan, memiliki bukti-bukti untuk dilaporkan ke KPK mulai dokumen-dokumen hingga rekaman pertemuan mereka (dewan) dengan TAPD. Bukti tersebut bakal menjadi materi untuk mengadukan Pemkot ke KPK.

Disinggung mengenai rencana ini hanya ancaman, Datu dan 6 anggota mantan anggota dewan mengaku bakal terus menggulirkan perkara ini.

"Tidak ada ancaman, kami akan terus gulirkan (bawa ke ranah hukum)," ujar Datu.

Rekan senasib dengannya, Saipul mantan anggota dewan dari fraksi Gerindra ini mengaku, alami hal serupa dengan 6 mantan anggota dewan lainnya.

Usulan Saipul semula yakni rehab masjid di Kecamatan Samarinda Utara. Tetapi, yang terealisasi justru kegiatan rehab rumah ibadah Nasrani di kawasan Samarinda Seberang.

"Ini kan aneh dan tidak sesuai. Kenapa dana aspirasi kami itu bisa bergeser, sedangkan yang kembali terpilih tidak," ungkapnya.

Ke-7 mantan anggota dewan ini di antaranya, dua orang dari Partai PDI-P Datu Khairul Usman dan Suryani, Dua orang dari Partai Gerindra yakni Adigustiwarman dan Saipul.

Kemudian ada Norman dari Partai PAN, Hendra dari Partai Golkar serta Isnawati dari Partai Hanura. Sebelumnya, video viral ramai tersebar di media sosial.

Di dalam video berdurasi 43 detik menunjukkan sejumlah pejabat, seperti Ketua DPRD Samarinda, Sekda terekam berada di pusaran konflik. Mantan anggota dewan terekam ribut-ribut bahkan nyaris adu jotos.

Terpisah, Ketua TAPD Sugeng Chairudin saat dikonfirmasi menuturkan, jika dirinya tak ingin banyak menanggapi terkait rencana aduan tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, seperti yang diinginkan para mantan anggota dewan.

"Tidak masalah kalau mau dibawa ke jalur hukum, laporkan saja biar nanti hukum yang membuktikan kebenarannya," singkat Sugeng.

[JRO | RWT]