Kaltimtoday.co, Samarinda - Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang terdampak kebijakan efisiensi nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Kebijakan itu menekan kapasitas fiskal daerah melalui penghematan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,3 triliun.

Meski begitu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi bukan alasan untuk memangkas hak pegawai maupun menghentikan program yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah justru memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat tata kelola keuangan dan membangun disiplin fiskal yang lebih sehat.

“Efisiensi tidak boleh diartikan sebagai penghematan membabi buta. Ini momentum bagi kita untuk introspeksi, memperbaiki tata kelola, dan menata ulang prioritas anggaran. Hak pegawai tetap aman, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” ujar Andi Harun.

Pemkot Samarinda telah menetapkan sejumlah pos belanja yang akan menjadi sasaran efisiensi, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, pemeliharaan ringan, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK). Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh disentuh pemangkasan.

“Kalau tiga sektor ini bisa kita jaga, kita masih bisa menunda belanja modal yang tidak terlalu prioritas. Yang penting, pelayanan dasar dan kesejahteraan pegawai jangan terganggu,” lanjutnya.

Salah satu program yang dipastikan tetap berjalan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Menurut Andi Harun, program ini memiliki efek berganda terhadap ekonomi lokal karena menggerakkan aktivitas ekonomi dari tingkat RT.

“Probebaya sudah kita kunci. Dana yang beredar di masyarakat akan menjadi stimulan ekonomi. Mulai dari pembelian bahan bangunan hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Ini bukti bahwa meskipun ruang fiskal menurun, ekonomi tetap bisa bergerak,” tegasnya.

Andi Harun juga mengungkapkan bahwa efisiensi bukan tanda kelemahan fiskal, melainkan bentuk adaptasi terhadap situasi nasional. Ia menilai selama ini banyak belanja daerah yang cenderung boros karena merasa keuangan daerah masih cukup kuat.

“Selama ini kita merasa aman karena dana transfer besar. Tapi ketika kontraksi terjadi, kita jadi kaget. Nah, sekarang waktunya belajar menahan diri dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Kalau kita bisa bertahan sekarang, di 2027 nanti Samarinda akan lebih mandiri,” paparnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas kesepahaman dengan DPRD Samarinda dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Alhamdulillah, antara eksekutif dan legislatif satu pandangan. Samarinda tetap bisa melangkah optimis di tengah keterbatasan. Kita mungkin kekurangan uang, tapi jangan sampai kekurangan akal dan semangat,” tutupnya.

[NKH]