Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan kesiapannya untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bagian dari program nasional Waste to Energy. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa dari seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam rancangan perubahan Perpres 35/2018, Samarinda hanya kekurangan satu poin penting: jumlah timbunan sampah harian yang belum mencapai angka minimal.

“Dari semua syarat, kita tinggal kekurangan suplai sampah sekitar 400 sampai 500 ton per hari. Sisanya, sudah siap,” ujar Andi Harun usai melakukan audiensi bersama Direktur Utama PT Hasyim Putera Duta Prima yang berlangsung pada Selasa (29/7/2025) di Teras Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda.

Dalam rancangan perubahan Perpres 35/2018, pemerintah pusat melalui Kementerian LHK, Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri menetapkan sejumlah syarat bagi daerah yang ingin mengembangkan PLTSa.

Salah satunya adalah kewajiban memiliki lahan minimal 5 hektare, yang digunakan sebagai lokasi pembangkit. Samarinda dinilai sudah melampaui syarat tersebut dengan ketersediaan lahan seluas 30 hektare yang berstatus clean and clear.

Selain itu, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PLTSa. 

Andi Harun memastikan bahwa penganggaran tersebut sudah berjalan setiap tahun di Samarinda. Di sisi regulasi, Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan retribusi kebersihan pun sudah tersedia.

Namun, tantangan tersisa adalah menyuplai 1.000 ton sampah per hari sebagai bahan baku utama. Saat ini, volume sampah di Samarinda baru mencapai sekitar 610 ton per hari. 

Pemkot Samarinda pun tengah menghitung secara teknis potensi peningkatan volume sampah, termasuk dari hotel, pelaku industri, kapal, dan sumber lain yang selama ini belum terdata secara optimal.

“Kita optimis bisa mencapai 1.000 ton per hari jika semua potensi sampah dikumpulkan dengan maksimal. Tapi karena ini berkaitan dengan kelangsungan bahan baku industri, kita tidak bisa berspekulasi. Data harus akurat,” jelasnya.

Jika upaya optimasi dalam kota tidak mencukupi, Pemkot Samarinda akan menjajaki kerja sama antarwilayah dengan daerah tetangga, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, pembicaraan lintas daerah akan segera dilakukan untuk mencari solusi bersama.

“Kalau dari Tenggarong misalnya bisa menyumbang sebagian, maka kita akan hitung ulang biaya pengangkutannya. Karena tanggung jawab pengumpulan dan pengangkutan tetap di Pemda,” tambahnya.

Kota Tepian sendiri termasuk dalam 33 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat alokasi pembangunan PLTSa tahap pertama dari pemerintah pusat. Ini tak lepas dari apresiasi Kementerian LHK atas pengelolaan TPA di Samarinda yang dinilai baik dan konsisten.

Lebih lanjut, Andi Harun menyebut bahwa pembiayaan proyek ini nantinya akan bersumber dari Danantara sebagai funder. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan, sementara perusahaan mitra yang ditunjuk akan membangun dan mengelola PLTSa. Dalam skema ini, PLN akan membeli listrik yang dihasilkan dengan harga jual sebesar Rp20 per KWH.

“Investor dari Malaysia tetap bisa masuk. Danantara hanya sebagai penyedia pembiayaan, bukan pengganti investor. Ini hubungan bisnis yang tetap saling terhubung,” jelasnya.

Lebih jauh, Pemkot Samarinda menargetkan proses perhitungan volume sampah tambahan ini selesai dalam waktu maksimal satu bulan. Setelah semua syarat terpenuhi, Pemkot akan segera mengajukan kelengkapan dokumen kepada pemerintah pusat sebagai dasar dimulainya pembangunan.

“Doakan saja semua lancar. Kami ingin Samarinda menjadi daerah terdepan dalam pengolahan sampah modern dan ramah lingkungan,” tutup Andi Harun.

[NKH | RWT]