Daerah
Satpol PP Samarinda Tertibkan 50 Algaka Ilegal di Kawasan Sungai Kunjang

Kaltimtoday.co, Samarinda - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda berhasil menertibkan 50 alat peraga kampanye (algaka) yang terpasang secara ilegal di kawasan Sungai Kunjang.
Operasi penertiban tersebut diinisiasi oleh tim gabungan Satpol PP, yakni TNI, Polri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Samarinda, Ismail mengatakan, operasi penertiban ini termasuk dalam upaya menjaga aturan pemasangan algaka, mengingat kontestasi pemilu pada 2024 mendatang.
"Setidaknya ada 50 algaka dengan berbagai macam ukuran yang terpasang tanpa izin. Puluhan algaka ditemukan di beberapa ruas jalan Kecamatan Sungai Kunjang," kata Ismail.
Mulai dari ukuran besar hingga kecil sekalipun, tim gabungan tetap menertibkan algaka ilegal tersebut. Ismail menyebut, pihaknya melakukan pembongkaran terhadap algaka, dan memastikan tidak ada lagi algaka ilegal, yang menggangu keindahan tata Kota Samarinda.
"Paling tidak, setelah penertiban ini, estetika Kota Samarinda menjadi lebih baik," ungkap Ismail pada Jumat (01/9/2023).
Lebih lanjut, Ismail menambahkan bahwa tindakan penertiban ini sekaligus menjadi imbauan bagi para calon legislatif serta partai politik, untuk tetap mengikuti aturan pemasangan algaka yang berlaku.
“Tahapannya itu parpol ataupun ormas harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kesbangpol sebelum melakukan pemasangan,” jelasnya.
Setelah melalui proses cross-checking dan mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Wali Kota Samarinda, barulah rekomendasi itu diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sebagai informasi, penertiban alat peraga kampanye (algaka) ilegal tersebut dilangsungkan pada Kamis, 31 Agustus 2023.
[RWT]
Related Posts
- Pemerintah Berikan Insentif PPN 6% untuk Tiket Pesawat Ekonomi selama Ramadan
- Pengamat: Putusan MK Diskualifikasi Paslon di Mahulu Berdasarkan Bukti yang Bersesuaian
- Tangis Pekerja Teras Samarinda karena Upah Belum Dibayar, Mandor: Tidur Tidak Nyenyak hingga Terjerat Utang
- Ditelantarkan Kontraktor, Pekerja Teras Samarinda Diminta Tempuh Jalur Hukum
- Jelang Puasa, Harga Cabai Melonjak Naik hingga Rp 100 Ribu per Kg di Pasar Segiri Samarinda