NEW YORK, Kaltimtoday.co - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres, Kamis (15/1/2026), mengecam negara-negara yang melanggar hukum internasional dan menyebut konsentrasi kekuasaan serta kekayaan di tangan 1% orang terkaya dunia sebagai hal yang “tidak dapat dibenarkan secara moral.”

Memasuki tahun terakhir masa jabatannya di pucuk pimpinan PBB, Guterres mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa 193 negara anggota kini menghadapi “dunia yang diwarnai perpecahan geopolitik yang merugikan diri sendiri, pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan, serta pemangkasan besar-besaran bantuan pembangunan dan kemanusiaan.”

“Semua ini mengguncang fondasi kerja sama global pada saat dunia justru paling membutuhkannya,” ujar Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada 31 Desember.

“Sebagian pihak mencoba menempatkan kerja sama internasional dalam posisi sekarat,” katanya. “Saya pastikan — kami tidak akan menyerah.”

Guterres selama ini kerap mengkritik Rusia karena melanggar Piagam PBB — yang mewajibkan setiap negara menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa — dengan menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Ia juga menyoroti Amerika Serikat atas operasi militernya di Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolás Maduro, serta serangan mematikan di laut Karibia dan Pasifik yang diklaim Washington sebagai upaya memburu kapal pembawa narkotika.

“Ketika para pemimpin bertindak semaunya dan memilih aturan yang ingin mereka patuhi, mereka bukan hanya merusak tatanan global, tetapi juga menciptakan preseden yang berbahaya,” kata Guterres.

Ia menegaskan, masyarakat dunia kini menyaksikan terkikisnya hukum internasional dan dampak dari impunitas. Guterres menyinggung berbagai pelanggaran, seperti “penggunaan dan ancaman kekuatan secara ilegal; serangan terhadap warga sipil, pekerja kemanusiaan, serta personel PBB; perebutan kekuasaan secara inkonstitusional; pelanggaran hak asasi manusia; pembungkaman suara kritik; hingga penjarahan sumber daya alam.”

Sekjen PBB itu juga mengkritik negara-negara yang menunggak pembayaran iuran wajib ke PBB — sindiran yang tampaknya ditujukan kepada pemerintahan Donald Trump, yang belum melunasi kewajiban anggarannya kepada organisasi tersebut sepanjang 2025.

Lebih lanjut, Guterres memperingatkan bahaya dari menumpuknya kekuasaan dan kekayaan pada 1% orang terkaya dunia, yang menurutnya kini menguasai 43% aset keuangan global.

“Kita semakin menyaksikan dunia di mana segelintir orang superkaya dan perusahaan yang mereka kendalikan memegang kendali seperti tak pernah terjadi sebelumnya — memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, arus informasi, dan bahkan aturan yang mengatur kehidupan kita semua,” ujarnya.

[TOS | AP]