Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemprov Kaltim memastikan hasil seleksi calon direksi 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan transparan dan bebas dari kepentingan politik. Sebanyak 30 kandidat yang lolos tiga besar telah melewati serangkaian proses ketat, mulai dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK), hingga tahapan wawancara langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Salah satu calon, Direktur Utama Perusda MBS Aji Mohammad Abidharta menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani fit and proper test kemarin, serta sesi wawancara langsung dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

"Proses seleksi ini kan bicara apa yang sudah kita lakukan, serta bicara soal capaian hingga target kedepan. Seleksi dilakukan secara profesional, tanpa ada mahar," kata Abidharta.

Secara garis besar, Abidharta menyebut bahwa dirinya tentu harus menyelaraskan visi dan mendukung kebijakan Gubernur Kaltim dalam beberapa tahun kedepan.

"Fokus kita ke depan adalah penguatan-penguatan di BUMD, terutama dalam peningkatan tata kelola, daya saing, serta transformasi digital sebagai bagian penting dalam pengelolaan BUMD agar menjadi lebih baik ke depannya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi mengedepankan integritas, kompetensi, dan kapabilitas calon.

“Kita saat ini sedang melakukan interview terhadap tiga besar calon yang telah lolos seleksi administrasi dan penilaian dari Universitas Padjadjaran dan Panitia Seleksi (Pansel). Hasilnya akan segera kami umumkan dalam waktu dekat,” kata Seno Aji.

Seno menyebut, salah satu indikator utama dalam seleksi ini adalah seberapa besar komitmen para calon direksi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kinerja Perusda yang akan mereka pimpin.

“Yang terpenting, mereka harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat Kalimantan Timur. Dan yang paling penting, seleksi ini bebas dari intervensi politik. Tidak boleh ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun,” tutupnya.

[RWT]