Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Apansyah meminta pemerintah daerah supaya memasang patok tapal batas antara desa terutama di wilayah utara Kutai Timur.

Sebab, selama ini permasalahan tapal batas ini masih menjadi kendalanya suatu pembangunan di desa, selain itu rawan terjadi konflik sosial antara masyarakat desa.

’’saya minta pemerintah daerah segera menyelesaikan tapal batas antara desa ini,’’ ujar Apansyah yang ditemui beberapa waktu lalu.

Dia pun mengeaskan, masalah tapal batas ini jangan dianggap sepele, harus diperjelas.

"Soal tapal batas ini harus diperjelas dan setiap desa wajib punya peta luwasan desa nya masing masing," tambah Politikus Berkarya ini.

Menurutnya, tapal batas desa tersebut dikhawatirkan akan ditumpangi kepentingan tertentu yang dapat membuat daerah tidak kondusif. Penyelesaian tapal batas desa itu juga, demi memudahkan dan menertibkan administrasi legalitas tanah masyarakat.

‘’Persoalan batas wilayah antara kedua desa dalam satu kecamatan maupun antar-kecamatan perlu disikapi serius, jangan dibiarkan berlarut-larut yang bisa memicu konflik antar masyarakat desa," pungkasnya.

Dia berpesan, jangan sampai masalah tapal batas tersebut kembali menjadi masalah seperti yang terjadi antara Kutim dan Bontang, kembali mencuat setelah Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan Kampung Sidrap akan masuk Bontang.

Tapal batas yang dimaksud dan terjadi polemik saat ini yakni Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur yang secara geografis, daerah tersebut masuk wilayah Kutim.

"Ini harus jadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah," tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]