Kaltimtoday.co, Samarinda - Pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ialah pihak Pertamina.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar kepada awak media di tengah aksi unjuk rasa ratusan sopir truk pada Rabu (24/8/2022) di depan Balai Kota Samarinda.

Dia mengatakan, Pertamina sebagai penaung unit usaha di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini merupakan pihak berwenang dan paling bertanggung jawab.

"Pertamina yang kita harapkan punya peran penting di sini. Karena bisa menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya (kelangkaan solar)," kata Deni, yang turut memantau aksi unjuk rasa.

Demi pun mengungkapkan bahwa, kondisi kelangkaan solar bersubsidi di Kota Tepian tak terlepas dari praktik sejumlah pengetap.

"Karena kita lihat berita beberapa hari ini ada terjadi pengungkapan pengetap-pengetap," terangnya.

Oleh sebab itu, politikus Partai Gerindra mendorong aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, segera melakukan penindakan. Sebab menurutnya, BBM merupakan hajat hidup orang banyak, termasuk para sopir truk tersebut.

"Mereka ini menuntut, pertama mengatasi kelangkaan BBM dan solar. Memang belakangan ini terjadi," jelas Deni.

Deni berharap semua instansi bisa berintegrasi, berkoordinasi dan berkonsolidasi baik Pemkot Samarinda, aparat TNI-Polri, maupun Pertamina untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Kami juga akan mendorong digelarnya hearing bersama pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

[HI | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.