Kaltimtoday.co, Berau - Sutami selaku perwakilan dari aliansi masyarakat pemuda Berau (AMPB) menyuarakan aspirasinya saat hearing bersama DPRD Berau dan OPD terkait di ruang rapat gabungan komisi DPRD Berau, pada Selasa (6/6/23) kemarin.

Sutami yang turut hadir bersama anggota AMPB lainnya mengkritik kebijakan pemda terkait sarana alternatif penyeberangan selagi Jembatan Sambaliung ditutup.

Menurutnya, alternatif yang disediakan terkesan memaksakan dan tidak memikirkan dampak sosial yang akan terjadi.

“Hadirnya kami di hearing ini ingin mempertanyakan, di mana kepala daerah pada saat situasi seperti ini. Apakah pemerintah daerah juga memikirkan dampak sosial dari alternatif yang disediakan pemerintah daerah tersebut,” ucap Sutami. 

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan apa yang telah dilihatnya selama ini, yang mana pemerintah daerah apakah sudah berkordinasi dengan pihak-pihak legislatif terkait rencana renovasi jembatan Sambaliung.

“Bupati sempat ber-statement di salah satu media, dirinya mengatakan masyarakat tidak perlu panik dengan penutupan Jembatan Sambaliung karena pemerintah daerah telah menyiapkan jalur alternatif penyeberangan buat masyarakat,” ungkapnya.

Ia mempertegas statement tersebut, dengan mempertanyakan jalur alternatif yang dimaksud Pemkab tersebut. Apakah jalur yang dimaksud tersebut adalah jalur yang antreannya hingga 14 jam. 

Kemudian, pernyataan Pemkab Berau bahwa pemkab menggelar rakor pengalihan Jembatan Sambaliung dan pihak ketiga diminta hadir.

“Apakah pada rakor tersebut anggota legislatif ada dilibatkan di dalamnya, baik itu undangan maupun dewan pengawas, karena yang saya lihat dewan juga mengeluh karena tidak dilibatkan,” tuturnya.

Dengan tegas dirinya juga mengatakan, pembangunan Jembatan gantung Sambaliung ini terkesan dipaksakan dan belum siap secara maksimal. Meski mendukung penuh adanya pembangunan jembatan tersebut, namun ia meminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan sarana alternatif penyeberangan yang maksimal, dan tidak membedakan status masyarakat.

“Tidak perlu ada yang diprioritaskan, baik itu pelajar ataupun ASN, yang penting sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, tanpa ada yang dirugikan,” jelasnya.

Terkait kabar penambahan LCT, pihaknya juga mengaku belum dijelaskan model LCT yang akan digunakan, apakah sudah diperhitungkan arus sungai di sana.

“Memang di sini kita tidak merasakan, karena kita tidak mengantre. Saya sudah merasakan ikut antre tadi pagi, bahkan sampai ada kasus masyarakat yang pingsan saat mengantre tadi,” bebernya.

Dirinya berharap, rapat ini bisa mendapatkan pencerahan. Selain itu, dia menginginkan rencana pembangunan Jembatan Kelay 3 tetap dilanjut.

“Bukannya kita negatif thinking, bagaimana kalau kontraktornya asal-asalan dalam mengerjakan jembatan tersebut hingga mengakibatkan jembatan runtuh, kan jadi ada alternatif Jembatan Kelay 3 sebagai back up,” ujarnya.

Dia menekankan kepada pemda serta OPD terkait agar menambah armada penyeberangan yang aman bagi masyarakat agar terhindar dari antrean yang sangat lama. Dia juga meminta anggota DPRD menjalankan fungsi kontrol dan pengawasannya.

“Bersama-samalah kita membangun Berau, jangan sampai ada pergesekan yang tidak diharapkan, hasil untuk masyarakat Berau juga,” tutupnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.