Kaltimtoday.co, Samarinda – Meski status PPKM telah dicabut oleh pemerintah pusat, Pemprov Kaltim tetap menganggarkan dana bantuan tidak terduga (BTT) untuk belanja Covid-19 dan bantuan sosial (bansos) pada 2023 ini. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro (Karo) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak.

Andi Ishak menyebut, BTT tetap dianggarkan karena diinstruksikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Baik untuk penanganan pandemi maupun bansos.

“Hanya nanti pengeluaran atau pembelanjaannya menyesuaikan kondisi situasional,” ungkap Andi Ishak.

Selama kondisi pandemi semakin terkendali, ujar Andi Ishak, maka dana BTT tak digunakan untuk belanja Covid-19 dan bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Disinggung mengenai bansos, dia menyebut bansos secara nasional tetap ada.

“Presiden tetap janjikan bansos akan terus disediakan. Sedangkan untuk di daerah, kami akan lihat perkembangan dan situasinya. Mungkin keputusannya nanti di Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim,” lanjutnya.

Anggaran untuk BTT 2023 diperkirakan sekitar Rp 200 miliar. Ditegaskan Andi Ishak, anggaran tersebut diperuntukkan untuk semua hal. Tidak terpaku pada belanja Covid-19 saja.

“Dana itu bisa saja meningkat. BTT itu tidak mengeposkan anggaran. Jadi mana yang situasinya mendesak, pasti ke situ dulu. Dana standby. Termasuk untuk Covid-19,” tambah Andi Ishak.

Saat ini, kondisi pandemi di Kaltim memang tak separah seperti 3 tahun ke belakang. Berkurangnya kasus positif Covid-19 juga menjadi tanda bahwa sebentar lagi pandemi akan berangsur-angsur menjadi endemi.

Angka kematian juga makin rendah, relatif tidak ada. Pemprov Kaltim berharap, jika ada kasus positif tidak sampai menyumbang angka kematian.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.